CSR

Stop Pencemaran Sampah Plastik di Laut

10-02-2018

Jakarta, beritasurabaya.net - Pemerintah Indonesia menargetkan akan kurangi sampah plastik di laut sampai 70 persen selama tujuh tahun mendatang. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebut, sektor rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar yakni sekitar 48 persen, disusul pasar tradisional sebesar 24 persen dan jalan 7 persen.

Kampanye Satu Pulau Satu Suara meminta kepada pemerintah agar adanya kebijakan pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah dari darat untuk mengurangi sampah plastik di laut. Sampah laut (marine debris) merupakan masalah serius yang tengah dihadapi Indonesia sebagai negara kedua terbesar di dunia yang berkontribusi pada sampah yang masuk ke laut, dengan perkiraan mencapai 1,3 juta ton sampah per tahun.

Permasalahan sampah plastik di laut ini merupakan penghambat Indonesia yang sedang berjuang meningkatkan daya saing. Hal tersebut diungkapkan dalam kampanye “Say No to Plastic Bags”. Kampanye Satu Pulau Satu Suara Bersama Pemerintah Stop Pencemaran Sampah Plastik di Laut di Jakarta, Jumat (9/2/2018) kemarin, dihadiri Co-Founder of Bye Bye Plastic Bags & Satu Pulau Satu Suara (One Island One Voice, Melati Wijsen; Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.SD, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Suzy Hutomo; Aktivis Lingkungan Founder SustainableSuzy.com dan Executive Chairwoman The Body Shop Indonesia, Saras Dewi; Dosen Ilmu Filsafat Lingkungan Universitas Indonesia dan GM Corporate Affairs and Sustainability The Body Shop Indonesia, Rika Anggraini.

Melati Wijsen mengatakan kampanye Satu Suara Satu Pulau ini merupakan gerakan sosialisasi dan edukasi yang membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, serta usaha yang berkesinambungan dan secara terus menerus dilakukan. Kampanye Satu Pulau Satu Suara (One Island One Voice) akan kembali menyelenggarakan aksi bersih bersih pulau pada tanggal 23 dan 24 Februari 2018 dimana tidak hanya diadakan di Bali namun aksi ini akan mengajak seluruh masyarakat melakukan aksi bersih-bersih di pulau mereka masing-masing.

”Aksi bersih-bersih pulau ini akan berpusat di Bali dimana permasalahan sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang mengkhawatirkan dan mendesak. Sebab bila tidak dikelola dengan baik akan berakibat pada perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan, mencemari tanah, air dan udara,”ucap Melati.

Tahun ini kampanye Satu Suara Satu Pulau melakukan dialog dengan Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian PPN/Bappenas mengenai penanganan sampah di laut dan pengelolaan sampah secara umum. Audiensi dengan Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA. Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim menekankan keseriusan pemerintah dimana permasalahan sampah ini sudah menjadi agenda prioritas.

Kemenko Kemaritiman saat ini sedang mengumpulkan lebih banyak sumberdaya untuk mengatasi masalah kelautan termasuk peningkatan penanganan sampah darat dan penguatan kapasitas di kota-kota pesisir. Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, pada saat audiensi membahas mengenai Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik yang sudah mempersiapkan strategi mengatasi permasalahan sampah dari hulu ke hilir.

Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik rencananya akan diujicobakan dan Bali dapat menjadi salah satu wilayah pelopor yang bebas dari sampah plastik. Pemerintah mendukung kampanye Satu Pulau Satu Suara yang memiliki semangat yang sama dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati mengapresiasi semangat kampanye Satu Pulau Satu Suara. Dalam mengatasi permasalahan sampah di laut, pemerintah memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan negara tercinta Indonesia, bebas dari sampah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya  baru saja menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk lakukan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS).

Dalam pelaksanaan kegiatan TBBS, ada tiga hal yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini untuk mendukung Indonesia Bersih Sampah 2025. "Sosialisasi kebijakan dan program pengolahan sampah. Gerakan kebersihan pada kantor pemerintah hingga desa kelurahan pelabuhan laut, sungai, pasar, tradisional, pemukiman, serta pelaksanaan terkait Pilkada tanpa sampah,"ucapnya.

Suzy Hutomo, Aktivis Lingkungan Founder SustainableSuzy.com mengatakan setiap musim penghujan pulau-pulau di Indonesia panen sampah plastik dari lautan. Bagi Suzy yang sudah lima tahun lebih berdomisili di Bali, menanggapi bahwa permasalahan sampah setiap tahunnya makin mengkhawatirkan bahkan baru-baru ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung mendeklarasikan "keadaan darurat sampah" di sepanjang enam kilometer garis pantai yang mencakup pantai populer seperti Jimbaran, Kuta, dan Seminyak.

Misalnya Kawasan wisata di hutan mangrove Bali, pemandangan yang mencolok adalah akarnya yang dipenuhi oleh sampah plastik. Hal ini bisa berpotensi menurunkan minat wisatawan yang akhirnya berdampak pada penurunan devisa dan sektor parisiwisata.

“Indonesia saat ini sedang gencar mengembangkan destinasi wisata berbasis alam (ecotourism). Prinsip pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism), sangat penting untuk selalu diterapkan. Lingkungan dan sumber daya alam yang terawat dan bebas sampah menjadi kunci utama agar menarik kembali minat wisatawan untuk datang ke Bali maupun pulau-pulau Indonesia yang terkenal dengan keindahan lautnya. Permasalahan sampah plastik di laut ini perlu diatasi dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah dari darat,”ucap Suzy.

Saras Dewi Dosen Ilmu Filsafat Lingkungan Universitas Indonesia mengatakan perbandingan kondisi lingkungan khususnya di pulau Bali dulu dengan yang sekarang sangatlah ekstrem. Pulau Bali adalah pulau pariwisata, seiring tingginya kunjungan wisatawan, maka akan meningkatkan konsumsi dan sampah.

Secara tidak langsung usaha melakukan daur ulang sampah pun menjadi hal yang mendesak. Sampah mengancam kehidupan di Bali. Mencemari laut sehingga berdampak buruk pada kesehatan lingkungan hidup, baik pada manusia maupun makhluk hidup lainnya. Bali yang memiliki filosofi “Tri Hita Karana” harus memecahkan persoalan untuk mewujudkan hidup yang seimbang.

Suzy Hutomo menambahkan, masalah sampah laut bukan cuma tanggung jawab individu perorangan dan pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Perlu adanya kesadaran dan perilaku sadar sampah. “Bali juga harus mempunyai peraturan yang melarang baik warga setempat maupun turis untuk membuang sampah sembarangan, tapi hal ini harus dilakukan secara berkesinambungan di seluruh wilayah di Bali,”ucap Suzy.

GM Corporate Affairs and Sustainability The Body Shop Indonesia, Rika Anggraini, mengatakan, sejak tahun 2008 masalah sampah khususnya sampah plastik telah menjadi concern utama The Body Shop. “Waktu kami memulai gagasan untuk mengelola sampah kemasan dari The Body Shop, program itu disebut Bring Back Our Bottle (BBOB) yang kami teruskan hingga saat ini, berarti program ini sudah lebih dari sepuluh tahun dilakukan,”ucap Rika.

Melalui program tersebut, The Body Shop mengajak customer untuk mengembalikan kemasan kosongnya ke toko-toko The Body Shop dan mereka pun mendapatkan reward. Berdasarkan data selama tahun 2017, sekitar 1,2 juta kemasan kosong The Body Shop dikembalikan oleh kustomer. (nos)

 

Teks foto :

Kiri-kanan : Rika (GM The Body Shop), Melati Wisjen (Co-Founder Bye Bye Plastic Bag-OIOV), Rosa Vivien (Dirjen PSLB3 KLHK), Suzy (Aktivis Lingkungan & Founder of Sustainable Suzy), dan Saras Dewi (Akademisi).

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising