Hukum & Kriminal

MA dan EU-UNDP Tekankan Pembaruan Peradilan

24-08-2017

Jakarta, beritasurabaya.net - Pemahaman tentang proses pembaruan peradilan yang telah dilakukan MA dalam memperbaiki lembaga peradilan sangat penting. Ini karena proses peradilan dan penegakan hukum memiliki banyak perspektif kompleks yang membuatnya sering kali tidak dapat ditafsirkan secara harafiah.

Hal ini ini disampaikan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan, Profesor Takdir Rahmadi, pada lokakarya bersama dengan media di Hotel El Royale Bandung, 23-25 Agustus 2017. Lokakarya ini digelar Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan EU-UNDP Sustain dan diikuti berbagai media nasional dan perwakilan pengadilan negeri Bandung.

“Media adalah mitra strategis lembaga peradilan dalam menciptakan kepercayaan dan keyakinan publik,”ujarnya.

Lokakarya ini membahas tentang upaya-upaya pembaruan peradilan serta kegiatan-kegiatan kemitraan dengan lembaga lain seperti dengan EU-UNDP Sustain, sebuah proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan yang didanai Uni Eropa dan diimplementasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dalam peningkatan kapasitas hakim dan panitera, peningkatan pengawasan, manajemen sumber daya manusia dan manajemen perkara.

Deputi Manajer Proyek dalam pembukaannya mewakili UNDP, Nisa Istiani, Kamis (24/8/2017), menjelaskan, program-program pembaruan MA ditujukan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Proyek EU-UNDP Sustain mendukung MA dalam mengimplementasikannya. Contohnya, dalam menerapkan sistem manajemen perkara terintegrasi di sekitar 700 pengadilan di seluruh Indonesia demi mempermudah akses masyarakat, dan peningkatan pengawasan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengaduan.

Lokakarya ini juga dilanjutkan dengan kunjungan ke Pengadilan Negeri Bandung, untuk melihat secara langsung inisiatif-inisiatif pengadilan dalam meningkatkan pelayanan publik seperti akses daring terhadap informasi perkara yang kini semakin mudah melalui Sistem Informasi Manajemen Perkara (SIPP), serta layanan publik lainnya. (nos)

Teks foto :

Kiri ke kanan : Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI, Dr. Abdullah SH, MH, ; Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Takdir Rahmadi, dan Koordinator Judicial Reform Team Office Aria Sujudi dalam lokakarya bersama media. 

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising