Hukum & Kriminal

Sengketa Lahan, TVRI Digugat Mantan Karyawan

26-07-2018

Surabaya, beritasurabaya.net - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Surabaya tersangkut masalah hukum perdata. Itu terkait dengan sengketa lahan karyawannya di Dukuh Pakis yang berlarut-larut sejak 1984.

Kini, kasusnya tengah bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. “Ini sudah berjalan puluhan tahun berlarut-larut, sampai di 2017 pihak TVRI Jawa Timur tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kami melalui Panitia Pengurusan Perumahan TVRI melakukan gugatan perkara perdata ini,”kata Ketua Panitia Pengurusan Perumahan TVRI yang juga mantan karyawan TVRI Surabaya, Hanny Purba pada media usai menghadiri sidang di PN Surabaya, Kamis (26/7/2018).

Dia menjelaskan saat ini posisi perkara pada penyerahan pembuktian bukti-bukti yang menyebutkan bahwa tanah luasan 114.529 meterpersegi adalah bukan aset negara alias non APBN. Lahan tanah kosong tersebut terletak di Dukuh Pakis I dan Dukuh Pakis II Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, yang dahulunya dikenal dengan nama Kecamatan Karang Pilang, Surabaya.

Hanny menjelaskan sedikit kronologis lahan sengketa yang menyeret tergugat tak hanya TVRI, tetapi juga pihak BPN dan Kemenkominfo. Pada saat Kepala TVRI Stasiun Surabaya dijabat oleh Drs.Saadullah pada tahun 1979-1983, jelas Hanny, untuk memenuhi kebutuhan para karyawan tentang perumahan, maka Saadullah merencanakan akan membeli tanah yang lokasinya di Dukuh Pakis, Surabaya.

Untuk maksud tersebut sumber dananya diambilkan dari sisa perolehan iklan niaga pada periode 1979 dan 1980 (24 bulan) dari 147 karyawan dengan perincian tiap bulannya Rp 135.000,- (uang insentif) dan Rp.40.000 (uang lelah) karena saat itu tidak ada uang lembur. Dari dana karyawan tersebut digunakan untuk membeli tanah seluas 114.529 m2 (seratus empat belas ribu lima ratus dua puluh sembilanmeter persegi).

“Jadi istilahnya uang komisi itu tidak kita ambil melainkan dibelikan lahan tersebut. Jadi jelas lahan itu bukan dari dana APBN,” tutur Hanny.

Dia kukuh ada bukti tanah akta Notaris Sindhunata SH dibuat pada tahun 1981, 1982, 1983, dan 1984 untuk lokasi di Dukuh Pakis I sedangkan akta Notaris Sugijanto SH yang dibuat pada tahun 1980 untuk lokasi di Dukuh Pakis II. “Proses terhenti karena Pak Saadullah tak lagi menjabat sebagai Kepala Stasiun TVRI Surabaya sekitar 1984,”ujarnya.

Bahwa karena pergantian kepala TVRI Stasiun Surabaya pada tahun 1984, lanjut Hanny, proses permohonan sertifikat atas nama masing-masing karyawan ke Badan Pertanahan Nasional menjadi tertunda. Hanny dan 147 mantan karyawan TVRI yang terlibat berharap, tanah diserahkan kembali ke karyawan sesuai dengan historis kepemilikan yang dibeli dengan uang jasa iklan niaga tadi.

“Tanah itu jadi terlantar 34 tahun dan seolah-olah ada kejahatan dengan menunggu pensiun para karyawan tersebut,”ujar Hanny.

Sementara, Hery Purnomo, selaku kuasa hukum tergugat menyatakan bahwa untuk sidang kali ini, pihaknya belum siap menghadirkan bukti-bukti surat. “Kami perlu waktu hingga 9 Agustus, untuk mengumpulkan bukti kuat lagi yang menyatakan kalau aset lahan ini milik TVRI, bukan karyawan,”tegasnya.

Secara terpisah, Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Hukum dan Humas TVRI Pusat, Maimun Hasballah, menjelaskan bahwa tanah senilai Rp 2 triliun itu bukan milik karyawan TVRI dan pihaknya tidak pernah menjual sebidang tanah pun.

"Itu nggak benar, dahulu juga pernah dibentuk tim pencarian (penjualan tanah) tapi tidak ditemukan adanya bukti penjualan," bantah Maimun.

Selain itu, ia juga menepis anggapan Hanny beserta mantan karyawan lain yang mengaku iuran untuk membeli tanah. Kata Maimun, pihaknya belum pernah melihat bukti ataupun kwitansi iuran tersebut. Ditegaskannya, tanah yang diperuntukan untuk rumah dinas karyawan dibeli dengan uang hasil iklan yang merupakan uang negara.

"Dahulu memang bisa mengelola sendiri walau hasil iklan, tetapi tetap dianggap uang negara. Kita kan saat itu masih dibawah Departemen Penerangan. Jadi otomatis semuanya dibawah aturan keuangan negara, kita mendapat uang iklan itu kan menggunakan peralatan negara. Jadi otomatis masuk negara, walau tidak dikatakan tegas bagaimana pengelolaan waktu itu,"pungkas Maimun. (nos)

Teks foto :

Sidang di PN Surabaya dengan materi sidang gugatan mantan karyawan TVRI atas sengketa lahan di daerah Dukuh Pakis.

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising