Hukum & Kriminal

Realisasikan Hukuman Koruptor Bansos Covid-19

05-05-2020

Surabaya, beritasurabaya.net - Ancaman hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 ternyata tak membuat gentar para koruptor. Berbagai kalangan kini menunggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan ancamannya untuk orang-orang rakus yang membuat banyak orang semakin menderita tersebut.

Seorang Penggiat Sosial Jawa Timur, Rizki Daniarto, menyebut korupsi bukan hanya terjadi pada bansos. "Pelakunya pasti orang yang tidak punya hati. Mereka tahu apa dampaknya bila ketahuan, tapi hasrat untuk memperkaya diri sendiri, dan mendapatkan uang bermiliar-miliar telah mengalahkan segalanya," ujarnya, Selasa (5/5/2020).

Menurutnya, ancaman KPK itu sudah sangat setimpal, karena pelaku korupsi tak pernah takut pada siapapun termasuk Tuhan. "Tapi sayangnya ancaman hukuman mati ini hanya sekedar wacana, karena selama ini tak pernah ada koruptor yang dihukum mati di sini,”tukasnya.

Rizki yang kerap ikut terlibat dengan sejumlah institusi dalam pemberian bantuan terkait penanganan Covid-19, memastikan saat ini masyarakat sudah sangat menderita. "Covid-19 adalah bencana non alam yang menimpa seluruh rakyat Indonesia. Beda dengan bencana alam seperti gempa bumi atau tanah longsor yang hanya menimpa sebagian wilayah tertentu," ujarnya.

Pihaknya berharap, pemerintah bisa meniru Malaysia yang bantuannya diberikan dalam bentuk uang yang langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Beda dengan Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk sembako yang lebih sulit dilacak dan selalu diwarnai dengan penyunatan.

Berbagai kalangan juga berharap KPK bersikap lebih garang pada para perampok dana bencana Covid-19 ini. Psikolog Semarang, Th Dewi Setyorini SPsi M misalnya, melihat KPK selaku pasukan pengabdi keadilan sudah berusaha menggempur kosentrasi budak-budak harta yang sedang bersiasat menyudet jaring pengaman dan bantuan sosial bernilai sekitar seperempat RAPBN 2020 tersebut.

Pihaknya mengaku prihatin karena tuntutan hukuman mati dan berbagai hukuman jenis apapun ternyata tidak kunjung membuat mereka jeri. "Jangankan penjara, keadilan mampu mereka beli. Hukum bukan lagi seseram algojo menggetarkan. Laksana penyakit kronis, korupsi susah sembuh kecuali kematian," ujarnya.

Menurutnya, para para bandit anggaran dan koruptor jahanam yang sedang menjaring peluang saat ini masih tetap bisa tersenyum untuk memoleasi wajah naifnya. Bila KPK sudah bergerak, senyum simpul itu akan segeranya berubah menjadi kutukan seiring dengan kematian yang sudah ditentukan masanya.

Pihaknya menyebut, tuntutan hukuman mati itu memang satu-satunya cara memenggal keserakahan mereka. "Kalau hukum spiritual tentang siksa neraka berubah jadi bahan candaan, materi jadi alat tebus memperpendek masa hukuman, penjara tak lagi menakutkan, hukuman mati layak diagendakan," tegasnya.

Hukuman mati, kata dia, merupakan satu-satunya jalan untuk memantik rasa takut agar keadilan kembali menemukan jalannya. Benih-benih kejahatan harus ditumpas tanpa kebencian terhadap si jahat sebelum mereka mengakar dan bertumbuh.

Menurutnya, negara memang berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang yang mencenderai kebaikan bersama, agar orang lain tidak mengikuti contoh buruknya. Hanya dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan.

Negara, kata dia, harus bertindak tepat disertai kebijaksanaan, kejujuran dan kehati-hatian atau terpaksa harus membebaskan orang-orang yang datang hanya menaburkan benih-benih kejahatan. Tanggung jawab negara, lanjutnya, adalah menegakkan keteraturan untuk mengatasi masalah internal yang terancam oleh keberadaan orang-orang jahat.

Sebagai Ketua KPK, Firli Bahuri harus menyempurnakan karma baktinya untuk memonitor, menyeleksi, memangkas kendali korupsi, memenjarakan dan menuntut mati para bandit korupsi atas nama negara. Firli harus memastikan tidak sepeserpun uang negara tercecer selagi Indonesia sedang berusaha meloloskan diri dari kutukan Covid -19.

Menurutnya, peperangan KPK RI melawan bandit dana bencana merupakan salah satu jaminan tegaknya NKRI. "Tuntutan hukuman mati yang menjadi marwah baru KPK RI sejatinya menyemai kembali mental bangsa yang menjurus punah dalam kepungan keputusasaan melawan Covid–19," ujarnya. (nos)

Teks foto :

Ketua KPK, Firli Bahuri.

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising