Hukum & Kriminal

MK Mekanisme Penegakan HAM Paling Efektif

17-08-2020

Jakarta, beritasurabaya.net - Selama 17 tahun, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk pada Agustus 2003, terdapat 1.333 perkara pengujian undang-undang yang menguji 304 UU. MK telah menjadi salah satu mekanisme nasional penegakan HAM yang paling efektif melalui putusan-putusannya yang kondusif dan kontributif pada pemajuan HAM dan demokrasi, meskipun MK dan hakim-hakim MK belum memiliki paradigma dan madzhab pemikiran yang bisa dikenali dan dipelajari melalui putusan-putusannya.

Kesimpulan ini disampaikan Direktur Eksekutif SETARA Institute & Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H, Senin (17/8/2020), terkait laporan riset tahunan yang disusun SETARA Institute berdasarkan kinerja Laporan Kinerja MK 2019-2020.

Ismail memaparkan pembelajaran dari 17 tahun MK juga menunjukkan bahwa kelembagaan pengawal konstitusi ini bukanlah institusi yang memiliki imunitas tinggi untuk terjangkit penyakit korupsi atau pelanggaran etik. “Selalu ada potensi penyalahgunaan kewenangan, baik dalam bentuk memperdagangkan perkara maupun dugaan memperdagangkan pengaruh. Oleh karena itu penguatan kelembagaan MK masih menjadi kebutuhan,”ujarnya.

Dari segi kualitas putusan, pada periode 10 Agustus 2019-18 Agustus 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 75 putusan pengujian undang-undang. Sebanyak (4) putusan diantaranya adalah putusan kabul, (27) putusan tolak, (32) putusan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard), 10 produk hukum yang berbentuk ketetapan ketetapan dan (2) putusan gugur.

SETARA Institute memberikan tone positif pada (5) putusan (3 putusan kabul dan 2 putusan tolak), tone negatif (0) putusan, dan selebihnya sebanyak (70) putusan lainnya diberikan tone netral (1 Putusan Kabul, 25 Putusan Tolak, 32 Putusan Tidak Dapat Diterima, 10 Ketetapan, dan 2 Putusan Gugur). Sementara, MK juga mengalami kemajuan signifikan dalam hal disiplin tidak melakukan ultra petita (memutus melebihi permohonan yang dimohonkan) dan ultra vires (memutus dengan melampaui kewenangannya hingga membentuk norma baru).

”Pada periode riset ini, tidak ditemukan Putusan ultra petita tetapi masih ditemukan praktik ultra vires, dimana Mahkamah Konstitusi membentuk 5 norma baru pada 4 putusannya. Sementara dari sisi managemen perkara, prosedur dismissal, managemen waktu berperkara dalam pengujian UU dan lama waktu pembacaan putusan (PLENO) setelah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), mengalami kemajuan,”ungkapnya.

Dalam laporan riset, SETARA Institute juga memberikan beberapa rekomendasi. Antara lain, mendorong pelembagaan popular constitusionalisme sebagai madzhab pemikiran yang menjadi pedoman MK dalam memutus perkara dengan memusatkan kepentingan rakyat sebagai sentrum dasar putusan.

”SETARA Institute mendorong MK merealisasikan gagasan justice office dimana setiap hakim konstitusi memiliki supporting system memadai untuk meningkatkan kualitas putusan. Mendorong DPR dan Presiden untuk memfokuskan revisi UU Mahkamah Konstitusi pada (a) standarisasi mekanisme seleksi Hakim Konstitusi dan (b) penguatan pengaturan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, khususnya mengadopsi aspirasi tentang pentingnya external oversight committee,”tambahnya.

SETARA Institute menolak revisi UU MK yang justru untuk melemahkan MK. Salah satunya, sebut Ismail, melalui pengaturan usia minimal hakim MK, yang jelas tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan penguatan MK. (nos)

Teks foto :

Direktur Eksekutif SETARA Institute & Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H,

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising