Hukum & Kriminal

HUT TNI : Reformasi Keamanan Jalan Di Tempat

05-10-2020

Jakarta, beritasurabaya.net - Tepat hari ini, 05 Oktober 2020, TNI merayakan HUT yang ke-75. Bulan Oktober ini juga menandakan 1 tahun kepemimpinan Jokowi Jilid II.

Jika di periode pertama kepemimpinannya, SETARA Institute mencatatkan stagnasi reformasi sektor keamanan, pada tahun pertama periode kedua ini, Jokowi masih belum menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan.

Presiden Jokowi seharusnya berbenah dan kembali mengevaluasi agenda pemerintahannya terkait reformasi militer. Namun, realitas yang terjadi justru memperlihatkan hal sebaliknya: tetap jalan di tempat dan menunjukkan regresi serius dalam beberapa isu reformasi sektor keamanan.

Demikian ungkap Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, terkait peringatan HUT ke-75 TNI, Senin (5/10/2020).

Ikhsan menegaskan ada empat fokus mandat reformasi TNI menjadi perhatian SETARA Institute, yakni penghormatan terhadap HAM dan supremasi sipil; kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan politik Negara; kedisiplinan terhadap operasi militer selain perang (OMSP), dan larangan menduduki jabatan sipil.

Janji penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang diduga melibatkan anggota TNI, kata Ikhsan, semakin tidak jelas. Tidak ada langkah signifikan terkait janji penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, sebagaimana termaktub dalam Nawacita Jilid I Jokowi.

”Realitas hari ini justru terjadi penguatan narasi bahwa kasus Semanggi I dan II, sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, bukanlah kasus kejahatan serius yang bisa diadili dengan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM,”tukasnya.

Penguatan narasi yang kurang kondusif bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu juga muncul dari Menko Polhukam yang mengklaim tak pernah ada pelanggaran HAM selama Joko Widodo menjabat sebagai Presiden. Pernyataan tersebut, menurut Ikhsan, ditunjukan untuk membuat distingsi Jokowi dengan presiden sebelumnya, yang secara implisit dapat menjadi pembenaran untuk menghindari tanggung jawab masa lalu.

”Statemen tersebut juga seakan memosisikan jabatan antarmasa Presiden sebagai sesuatu yang terpisah dan tidak terkait. Padahal antarmasa Presiden memiliki kontinuitas dengan periode berikutnya, sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu akan terus menjadi tanggungjawab setiap Presiden di masa jabatannya. Pola penghindaran semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk untuk pemerintahan berikutnya,”paparnya.

Terkait dengan penghormatan supremasi sipil, kepemimpinan Jokowi juga tidak punya paradigma yang solid terkait domain kerja sipil-militer sebagai bentuk penghormatan pada supremasi sipil sebagai ciri utama demokrasi. Ketiadaan pengaturan terkait paradigma criminal justice system dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pelibatan TNI dalam menangani terorisme berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Pengaturan tersebut, tukas Ikhsan, juga tidak diikuti dengan mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum. RPerpres ini seharusnya berkaitan dengan penguatan paradigma criminal justice system dalam penanganan tindak pidana terorisme, mengedepankan proses hukum yang transparan dan akuntabel, serta menjunjung tinggi HAM.

Penunjukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk menangani sektor pangan dalam program food estate atau lumbung pangan nasional di dua kabupaten di Kalimantan Tengah berpotensi menjadi pintu masuk TNI ikut terlibat langsung di program food estate yang akan menjadi cadangan logistik di Indonesia. Penunjukan ini mencerminkan ketiadakpatuhan terhadap 14 poin OMSP dalam UU TNI. Sehingga, dalam aspek pangan, seharusnya Kementerian Pertanian menjadi institusi yang lebih relevan.

Kebijakan Kementerian Agama yang menggandeng TNI AD untuk program peningkatan kerukunan beragama juga menjadi tanda tanya terkait landasan hukumnya. Program kerukunan umat beragama ini pun tidak termasuk dalam 14 kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti yang diatur dalam UU TNI Pasal 7 ayat (2) huruf b.

”Kalau pun alasan pelibatan tersebut terkait mengatasi aksi terorisme, salah satu kategori OMSP, hal ini justru tidak relevan lantaran tupoksi tersebut merupakan domain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres 46/2010 tentang BNPT. Tidak ada argumen yang kuat dan masuk akal bagi Kementerian Agama untuk melibatkan TNI dalam program kerukunan umat beragama,”tambahnya.

Untuk kebijakan Menteri BUMN terkait pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN yang memasukkan perwira TNI (dan Polri) aktif juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap UU TNI yang melarang prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil, sehingga secara eksplisit tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal 47 ayat (1) UU TNI mengamanatkan Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Meskipun pada ayat berikutnya terdapat pengaturan terkait pengecualian jabatan sipil yang bisa diduduki TNI, namun jabatan di BUMN secara eksplisit tidak termasuk dalam jabatan yang dikecualikan tersebut. Selain catatan internal di tubuh TNI dan bagaimana Jokowi membangun tata kelola reformasi sektor keamanan, HUT TNI ke-75 ini, tegas Ikhsan, seharusnya juga dijadikan momentum perbaikan relasi TNI-Polri di akar rumput.

SETARA Institute mencatat pelbagai konflik TNI-Polri dalam 6 tahun terakhir, tepatnya sejak pertama Presiden Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014 sampai dengan satu tahun periode kedua pemerintahannya pada 05 Oktober 2020. Pencatatan ini menjadi potret relasi TNI-Polri di akar rumput.

SETARA Institute mencatat 31 konflik TNI-Polri yang terjadi dalam 6 tahun terakhir. Masing-masing konflik yang tercatat terjadi di daerah yang berbeda, sehingga potensi kemunculan konflik dikarenakan efek domino sangat kecil.

Konflik yang terjadi berdiri sendiri, meskipun informasi konflik yang terjadi di daerah lain tersebar. Namun demikian, dendam personal akibat sesama korps dan penggunaan jiwa korsa yang keliru memungkinkan menjadi pemicu konflik lanjutan.

”Konflik yang tercatat berbasis konflik antar-oknum di kedua institusi TNI-Polri. Jadi bukanlah konflik antar-institusi. Namun demikian, akibat dari konflik juga berpengaruh terhadap relasi antar-institusi dan relasi antar prajurit TNI-anggota Polri. Meskipun pascakonflik tersebut pimpinan TNI-Polri acapkali membuat agenda bersama guna mendinginkan suasana dan memperlihatkan kekokohan relasi TNI-Polri, tetapi 31 catatan konflik ini justru pada dasarnya mencerminkan kondisi di akar rumput belum sekondusif di tataran pimpinan ke dua institusi. Kondisi yang terjadi justru sebaliknya, rentan memunculkan konflik dan mudah terprovokasi,”pungkas Ikhsan. (nos)

Teks foto :

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, terkait peringatan HUT ke-75 TNI.

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising