Politik Pemerintahan

Pelayanan Dispenduk Capil Sangat Mengecewakan

26-10-2011

Surabaya, beritasurabaya.net - Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya dikeluhkan warga. Ini terkait program pemutihan pembuatan akte kelahiran. Setelah Pemkot Surabaya memiliki Perda Kependudukan, ada program pengurusan akte bagi pembuat akte yang terlambat (lewat satu tahun) akan kena sanksi. Program itu pun berlaku sampai akhir tahun ini.

Tentu saja, pemohon akte berdatangan untuk mengurusnya. Mereka takut jika mengurus tahun depan, sudah kena sanksi. Sayangnya, niat baik warga yang berjubel mengurus akte tak diimbangi oleh Dispenduk Capil. Selaku dinas yang mengusulkan regulasi tersebut, pihak dinas tak mengantisipasinya dengan langkah yang tepat. Dinas itu tetap saja membiarkan proses pengurusan berjalan apa adanya, sesuai pengurusan pada awalnya.

Petugas pelayannya tak ditambah, padahal peminat membludak. Akibatnya, petugas kewalahan menangani pengurusan itu sehingga setiap harinya di kantor Dispenduk Capil hanya bisa melayani 400 pemohon. Ini juga tak berdasar jam kerja. Artinya, jika nomor antrean sudah mencapai 400 orang, walau itu masih terhitung pagi, pelayanan akte pun ditutup. Padahal jam kerja Dispenduk Capil sama dengan SKPD lainnya, sampai pukul 16.00.

Hal ini juga berlaku di KTP Smart Office yang tersedia di Royal Plasa. Di tempat itu, pemohon hanya dibatasi 50 orang saja. Padahal, pelayanannya buka sejak pukul 13.00-21.00. Namun sejak pukul 09.00, pemohon sudah ramai antre dan bisa dibayangkan, jika ada pemohon yang hadir pukul 12.00, maka sudah tak ada lagi tempat mengurus. Mereka pun akan pulang dengan tangan hampa. Mengapa Dispenduk Capil yang menjalankan program pemutihan, justru tak siap dengan resiko yang ditanganinya. Dinas itu lebih memilih tetap dengan kekurangan petugasnya daripada mengutamakan pelayanan yang di aturnya sendiri.

"Kalau memang tak siap dengan aturannya, jangan mengancam warga. Mosok disuruh ngurus tapi hanya dibatasi 450 orang. Ini yang membuat warga itu malas mengurus karena birokrasinya tak beres. Pelayanan kok hanya berdasar kuota pemohon, bukan pada jam pelayanannya," sesal Ibu Ratmi asal Lakarsantri yang sudah dua kali datang ke kantor di Jl Manyar tapi tak pernah dapat nomor antrean untuk mengurus akte anaknya.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dispenduk Capil Surabaya Anton Tarayudha justru menjawabnya, dingin. Menurut dia, pembatasan pengurusan akte itu hanya bersifat kondisional saja. Pasalnya, sejak warga tahu ada program dispensasi pengurusan akte, justru warga berbondong-bondong datang mengurusnya.

"Sayangnya kami kekurangan petugas dan juga terbatas waktu penyelesaian. Lagi pula untuk mengurus satu berkas, dibutuhkan ketelitian untuk memantau kelengkapan berkasnya, jadi waktu yang ada terbatas. Makanya jumlah pemohon dalam sehari harus dibatasi untuk mengimbangi kerja petugas," kata Anton. (ries/bsn)

Foto: Pemohon yang mengharapkan dapat nomor antrean.

Advertising
Advertising