Laporan Khusus

Indeks Literasi-Inklusi Keuangan Jatim Tertinggi

15-08-2017

Surabaya, beritasurabaya.net - Tingkat literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, dimana indeks literasi keuangan di Jawa Timur 35,6 persen sedangkan nasional 29,7 persen.

Begitu pula tingkat inklusi keuangan di Jawa Timur lebih tinggi dari nasional. “Pada tahun 2016, indeks inklusi keuangan di Jawa Timur 73,2 persen sementara nasional di angka 67,8 persen,”ujar Kepala OJK Kantor Regional 4, Sukamto, di sela diseminasi informasi Peraturan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Konferensi Pers dan Sosialisasi dengan tema “Peran Industri Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia”, di Sheraton Hotel & Residence, Selasa (15/8/2017).

Sukamto menjelaskan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur semakin meningkat sejalan dengan pembentukan unit kerja literasi dan inklusi keuangan di lembaga Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) seperti dipersyaratkan dalam Peraturan OJK (POJK) yang disosialisasikan hari ini. POJK disertai peraturan pelaksanaannya serta diseminasi informasi diharapkan dapat mendorong awareness PUJK dalam melaksanakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan lebih optimal lagi di Jawa Timur.

”Dengan demikian, target Keuangan Inklusif yang dicanangkan dapat tercapai yang diimbangi pula dengan peningkatan literasi keuangan dan tercapainya budaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan,”ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara mengatakan, survei OJK tahun 2016 tersebut melibatkan 9680 responden yakni masyarakat usia di atas 15 tahun, dengan beragam kategori pendidikan, gender dan profesi. Dari hasil survei tersebut menunjukkan adanya peningkatan literasi maupun inklusi keuangan dibanding tahun 2013, dimana survei pertama kali dilakukan OJK.

Tirta menyebut pada 2013, indeks literasi (paham) keuangan 21,6 persen. Sedangkan indeks inklusi keuangan (persentase masyarakat yang punya akses ke lembaga jasa keuangan) sebesar 59,7 persen.

”Dari hasil survei OJK tahun 2016, untuk indeks inklusi keuangan tertinggi masih didominasi perbankan sekitar 63 persen, asuransi 12,1 persen, lembaga pembiayaan 11,8 persen dan pegadaian baru 5 persen,”tukas Tirta.

Pada diseminasi ini, Tirta menjelaskan penerapan tindaklanjut dari peraturan pelaksanaan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan). POJK ini akan diberlakukan per 28 Desember 2017.

POJK Literasi dan Inklusi Keuangan dan peraturan pelaksanaanya, akan menjadi dasar hukum bagi PUJK dalam rangka melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman mengenai pokok-pokok peraturan tentang Literasi dan Inklusi Keuangan sehingga PUJK dapat mempersiapkan dan menerapkan POJK Literasi dan Inklusi Keuangan dan peraturan pelaksanaannya dengan baik.

”Misalnya, PUJK di sektor perbankan nantinya harus membentuk unit kerja literasi dan inklusi keuangan, targetnya, bentuk edukasi dan sebagainya, harus terukur. Jika tidak dilaksanakan, ada sanksi administrasi. Untuk itu, direksi dan komisaris pun harus punya komitmen mendukung pencapaian target tingkat literasi dan inklusi keuangan sesuai POJK,”paparnya.

Tirta menambahkan kegiatan tersebut sejalan pula dengan program Pemerintah dimana di tahun 2016 telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). SNKI merupakan pedoman strategis terhadap kementerian maupun lembaga yang terkait dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan.

Mengenai pemilihan Surabaya sebagai lokasi pelaksanaan, kata Tirta, didasari cukup besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) Regional di wilayah Jawa Timur. Dari data Badan Pusat Statistik menunjukan setiap tahunnya PDB Regional di wilayah Jawa Timur berkontribusi lebih dari 10 persen terhadap PDB Nasional.

Disamping itu, wilayah Jawa Timur memiliki jumlah PUJK yang cukup besar dan beragam. Tercatat di wilayah Jawa Timur terdapat 1.028 Kantor PUJK di sektor Perbankan yang merupakan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan 1346 Kantor PUJK di Sektor IKNB. (noer soetantini)

Teks foto :

Kiri-kanan : Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Agus Sugiarto; Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara; Kepala OJK Kantor Regional 4, Sukamto, usai konferensi pers.

Foto : Titin.

Advertising
Advertising