Laporan Khusus

Ekonomi-Keuangan Syariah Indonesia Dominasi Dunia

15-10-2017

Malang, beritasurabaya.net - Potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia relatif sangat besar. Bahkan dari sisi aset ekonomi dan keuangan syariah Indonesa bisa mendominasi dunia.

Hal ini disampaikan Analis Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dr. Prayudhi Azwar, di sela acara kegiatan “Edukasi Keuangan Syariah untuk Kalangan Wartawan & Pers” di Hotel Harris Malang, Sabtu (14/10/2017) kemarin.

Menurut Prayudi, selama ini aset industri ekonomi dan keuangan syariah baru mengambil data dari perbankan saja. Hanya aset perbankan saja yang diperbandingkan. Padahal aset secara ekonomi dan keuangan syariah lebih luas lagi seperti sukuk, saham syariah yang itu bisa dikapitalisasi.

”Jadi aset yang ditampilkan belum mencakup yang sesungguhnya. Jika ekonomi dan keuangan syariah digabungkan, tahun 2014 Indonesia sudah nomor satu di dunia. Indonesia akan dilirik negara-negara lain untuk “mencari ladang amal” yang reliable ke kita,”ujar Prayudhi.

Untuk itulah, kata Prayudhi, pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dengan Ketua Presiden Jokowi yang diluncurkan Juli 2017. Ini wujud komitmen pemerintah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan KNKS secara serius melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Tim KNKS terus bergerak dalam mendorong industri ekonomi dan keuangan syariah. Prayudhi menyebut, ada 20 orang dari Departemen Keuangan yang sedang menggodok konsep Sukuk, Konsep Zakat Core Principal dan Waqf Core Principal. Selain itu, mendukung pembiayaan untuk pondok pesantren dengan governance yang transparan dan bagus.

Konsep Zakaf Core Principal, tutur Prayudhi, malah sudah diterima ADB. Bahkan IRTI lembaga riset ADB juga sudah meng-endorse Indonesia untuk membuat konsep standar yang mendunia.

Untuk konsep Waqf Core Principal, ditargetkan tahun ini sudah tuntas dan siap diluncurkan. “Paling lambat tahun depan. Luas tanah wakaf di seluruh Indonesia data dari Badan Wakaf Indonesia sebanyak 436 ribu hektar dan kurang dari 20 persen yang dimanfaatkan secara produktif. Sedangkan nilai ekonominya lebih dari 500 triliun rupiah. Namun sampai saat ini masih dikalkulasi nilainya,”papar Prayudhi.

Yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan konsep wakaf ke depan, kata Prayudhi, bagaimana menimbulkan kepercayaan masyarakat dan para pewakaf. Untuk itulah, harus punya konsep yang matang manajerialnya, profesional dan transparan.

Berdasakan Score of The Global Islamic Economic Report 2016, “Top Islamic Finance Asset” , Indonesia berada di urutan ke-9 dengan nilai aset USD53,9 miliar. Urutan pertama Malaysia (USD415,4 miliar); disusul Saudi Arabia (USD413 miliar). Urutan ketiga, Iran (USD345,5 miliar); UAE (USD161,4 miliar); kemudian Kuwait (USD97,6 miliar), Qatar (USD86,5 miliar);, Bahrain (USD72,8 miliar) dan Turki (USD53,9 miliar). Urutan kesepuluh negara Bangladesh (USD23,2 miliar).

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Sarjana Ekonomi Islam, Dr M Nafik H.R, mengatakan sampai saat ini Pemerintah baru pada tahapan sudah ada niat menggeliatkan ekonomi dan keuangan syariah. Namun untuk aplikasinya belum ada langkah kongkrit.

”Sebenarnya kebijakan pemerintah Indonesia dalam menggeliatkan ekonomi dan keuangan syariah perlu mencontoh model top-down pemerintah Malaysia,”ujarnya.

Ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan Pemerintah jika benar-benar mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah dan itu mudah dilakukan. Diantaranya, pembayaran gaji PNS bisa melalui bank syariah. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Agama juga bisa memanfaatkan perbankan syariah. Begitu pula dengan pembayaran ONH juga melalui bank-bank syariah.

”Regulasi pemerintah pusat dan daerah belum maksimal dalam mendukung implementasi ekonomi syariah, ini bagian tantangan yang harus dihadapi. Juga lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah sehingga membentuk ekonomi syariah tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional,”papar Nafik.

Nafik menyebut level tantangan pengembangan perbankan Islam masih berkutat pada penyatuan visi perjuangan. Eksistensi perbankan Islam sudah terlampaui.

Guna menuju level pengembangan struktur dan kelembagaan, menurut Nafik, butuh proses lama mengingat penyatuan visi perjuangan tidaklah mudah. Apalagi menuju level Eksistensi Perbankan Islam dan Pembangunan peradaban Islam dan level tertinggi yakni Kontribusi Perbankan Islam, pembangunan nasional dan membangun peradaban Islami, pemerintah harus ekstra kerja keras. (noer soetanini)

Teks foto :

Analis Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dr. Prayudhi Azwar.

Foto : Titin

Advertising
Advertising