Laporan Khusus

BPD Jatim Siapkan 1,6 Juta Kartu GPN Bagi Nasabah

08-05-2018

Surabaya, beritasurabaya.net - Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BPD Jatim) telah menyiapkan 1,6 juta kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Ditargetkan, akhir 2018, 30 persen kartu GPN sudah terdistribusi.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BPD Jatim, Soeroso, di sela Bincang-Bincang Media Bank Indonesia KPw Jawa Timur bertema “GPN dan Perkembangan Ekonomi Terkini”, Selasa (8/5/2018), di Omah Sae Surabaya.

Soeroso menjelaskan pada akhir April lalu, sudah didistribusikan 90 ribu kartu GPN pada nasabah. “Jumlah nasabah BPD Jatim sendiri sebanyak 1.273.000 dan kami siapkan 1,6 juta kartu GPN. Bagi nasabah baru, kami langsung berikan kartu GPN, sedangkan nasabah lama jika ingin ganti kartu gratis tanpa biaya,”tukasnya.

Terkait ijin penerbitan kartu ATM/Debit Chip GPN BPD Jatim, kata Soeroso, telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat No 20/709/DSSK/Srt/B tanggal 30 April 2018 perihal Persetujuan Penambahan dan Revisi Desain Pencetakan Kartu Berlogo Nasional. Adapun jenis kartu sesuai persetujuan Bank Indonesia yakni jenis Kartu Silver, Gold dan Jatim Priotas serta Kartu Bank Jatim Syariah Silver dan Gold.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah menjelaskan perbedaan sebelum dan setelah pelaksanaan GPN dari sisi intrumen. Ia mencontohkan, untuk pembayaran tol sangat tidak efisien karena pembayaran jalan tol hanya dapat menggunakan uang elektronik dari bank tertentu.

Setelah pelaksanaan GPN, bisa mewujudkan interoperabilitas uang elektronik sehingga seluruh uang elektronik dapat digunakan untuk pembayaran di setiap ruas jalan tol. Dari sisi kanal, sebelum GPN, 1 merchant banyak EDC dan ini sangat tidak efisien. Setelah GPN, 1 merchant lebih sedikit EDC karena EDC bisa memproses seluruh kartu.

Dari switching, papar Difi, tidak ada koneksi antar switching untuk transaksi kartu debit. Setelah GPN, terjadi koneksi antar switching untuk transaksi kartu debit.

Melalui GPN, sistem pembayaran Indonesia ke depan akan mencakup semua layanan (satu sistem untuk semua), lebih inklusif, lebih mudah, lebih efisien dan selalu terjaga keamanannya. “Bahkan ke depan, jika seluruh masyarakat Indonesia minimal punya satu kartu GPN, akan menjadi platform sistem pembayaran terbesar di dunia. Dan sangat memungkinkan kartu GPN bisa diterima paling tidak di ASEAN atau Timur Tengah. Jadi jika berhaji atau umroh dan ingin melakukan transaksi di negara tersebut cukup bawa Kartu GPN,”paparnya.

Kepala Grup Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi (SP, PUR & LA), Yudi Harymukti, menjelaskan, penyelenggaran GPN dan pihak yang terhubung dengan GPN wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai branding nasional. Yakni, logo nasional (burung Garuda) wajib dicantumkan pada instrumen dan kanal pembayaran; hanya dapat dicantumkan dengan logo dan sepanjang logo lain tersebut dimiliki oleh Lembaga Switching, Penerbit, dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

”Pencantuman logo nasional untuk kartu ATM dan/atau debit dimulai sejak 1 Januari 2018. Penerbit wajib memastikan seluruh nasabah yang memiliki kartu ATM dan/atau kartu debit harus memiliki paling sedikit 1 kartu ATM dan/atau kartu debit berlogo nasional. Penerbit juga harus menyampaikan action plan mengenai penerbitan kartu ATM dan/atau debit berlogo nasional. Selain itu, telah ditentukan skema harga purchase kartu debit,”ungkapnya. (noer soetantini)

Teks foto :

Kiri-kanan : Soeroso, Difi Ahmad Johansyah, Yudi Harymukti dan Kepala Group Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Harmanta, di sela Bincang-Bincang Media.

Foto : Titin.

Advertising
Advertising