Laporan Khusus

PPDI Dukung Wujudkan Komunitas ASEAN Inklusif 2025

07-08-2019

Jakarta, beritasurabaya.net - Penyandang Disabilitas adalah bagian dari warga negara Indonesia, yang mempunyai kewajiban yang sama untuk berperan aktif dalam pembangunan. Mereka juga mempunyai hak yang setara sebagaimana warga negara lainnya.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 mencapai 21,5 Juta jiwa atau 8,56 persen dari total populasi yang saat ini mencapai 264 juta jiwa. Jumlah tersebut diyakini masih lebih kecil jika dari jumlah yang sesungguhnya yang dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), dimana 15 persen dari populasi global saat ini merupakan penyandang disabilitas.

Pada tingkatan nasional, Indonesia telah mencapai sejumlah kemajuan yang cukup penting dalam upayanya untuk menjamin, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas dengan disahkannya Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun saat ini upaya perumusan 7 Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunannya belum selesai, namun baik pemerintah maupun Organisasi Penyandang Disabilitas terus berupaya mendiskusikan hal ini secara konstruktif untuk menuntaskannya.

Saat ini, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 memandang disabilitas secara lebih holistik dengan kerangka Hak Asasi Manusia. Disabilitas tidak lagi sekedar dilihat dari kondisi/jenis kedisabilitasan individu tetapi justru melihat bagaimana sulitnya/ketiadaan akses dan hambatan lingkungan sosial sebagai penghalang terbesar bagi pemenuhan hak-hak dasar mereka. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa seluruh sektor mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam kebijakan dan program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selaras dengan hal ini, pada tingkatan regional di Asia Tenggara pengarusutamaan disabilitas dalam pembangunan telah menjadi komitmen bersama dengan diadopsinya ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Person With Disability oleh negara-negara anggota pada 15 November saat ASEAN Summit ke-33, yang kemudian diluncurkan oleh ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) pada 3 Desember 2018 di Bangkok, Thailand. Dokumen ini berisikan 76 Rencana Aksi yang direkomendasikan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengarusutamaan disabilitas kedalam kebijakan dan program pembangunan masing-masing negara.

Terkait dengan hal tersebut Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) melalui program Advokasi Pemungkinan Rencana Induk ASEAN sampai dengan Tahun 2025 (The ASEAN Enabling Masterplan Advocacy in Indonesia (AEMAI) dengan dukungan IFES/AGENDA telah melakukan serangkaian kegiatan untuk berkontribusi bagi upaya Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. Dari lokakarya advokasi kebijakan yang melibatkan 15 organisasi penyandang disabilitas di tingkat nasional, dirumuskan tiga prioritas isu beserta rencana aksi yang menjadi agenda bersama yakni Perlindungan hukum; Penghapusan stigma dan diskriminasi dan Ketenagakerjaan.

Lokakarya juga merekomendasikan urgensi sinergi multipihak dalam pelaksanaannya. Data dan informasi terkait hal ini disajikan dalam dokumen Advokasi Bersama yang telah digunakan sebagai bahan audiensi dengan sejumlah kementerian dan partai politik.

Selain itu, sebuah kajian analisa kebijakan juga telah dilakukan untuk mengetahui hak atas identitas kewarganegaraan dan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu elemen kunci dalam pemenuhan hak-hak universal lainnya. Dari kajian ini teridentifikasi empat permasalahan utama, yakni Aksesibilitas dalam mendapatkan dokumen kependudukan; Minimnya partisipasi aktif dan efektif penyandang disabilitas dalam proses administrasi kependudukan; Minimnya peran administrasi kependudukan dalam menghadirkan data yang akuran; dan Kesalahan penggunaan istilah. Informasi kajian lengkap dan rekomendasi yang dirumuskan telah disusun sebagai dokumen analisis kebijakan sebagai bahan advokasi kepada pihak terkait.

Hasil lokakarya dan kajian analisa kebijakan telah diadvokasi lebih jauh melalui audiensi dan dialog dengan sejumlah perwakilan kementerian yaitu: Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik dan Kantor Sekretariat Presiden. Sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas terlibat aktif bersama PPDI dalam rangkaian proses ini yakni Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI); Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni); Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin); Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS); Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin); Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUAD); Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); National Paralympic Committee (NPC); Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC Nasional); Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC-Jakarta CP Center); Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapesdi); Yayasan Sehat Jiwa Raga (Sehjira); Jakarta Barrier Free Tourism (JBFT) dan Institute Inklusif Indonesia.

Serangkaian roadshow juga telah dilakukan kepada sejumlah partai politik, antara lain: Partai Demokrat, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai. “Kami mengajak pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, organisasi mitra pembangunan, perguruan tinggi, pihak swasta dan media untuk bersama-sama melakukan sosialiasasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 secara lebih luas dan berkontribusi semaksimal mungkin sesuai dengan peran dan bidang masing-masing. Apalagi dengan mempertimbangkan jadwal Indonesia untuk melaporkan perkembangan implementasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang akan dilakukan pada tahun 2020”, tegas Ketua Umum PPDI, Gufroni Sakaril.

Hal strategis lain yang mendesak untuk dilakukan adalah penyelesaian 7 Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Disabilitas No.8/Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaannya. “Sejumlah kasus yang mencuat belakangan ini antara lain seperti kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas oleh saudara kandung di Lampung, penganiayaan hingga tewas anak dengan disabilitas oleh dua temannya di Pusat Layanan Anak Terpadu Dinas Sosial Kota Pontianak Kalimantan Barat dan polemik pengangkatan CPNS seorang dokter gigi di Sumatera Barat, seharusnya lebih dari cukup untuk kita bekerja keras menuntaskan agenda ini yang telah tertunda lebih dari satu tahun dari kesepakatan awal”, ujar Gufron. (noer soetantini)

Teks foto :

Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufroni Sakaril (kiri) saat menandatangani Komitmen Bersama untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam kebijakan dan program pembangunan di Indonesia. PPDI  melalui program Advokasi Pemungkinan Rencana Induk ASEAN sampai dengan Tahun 2025 (The ASEAN Enabling Masterplan Advocacy in Indonesia (AEMAI) dengan dukungan IFES telah melakukan serangkaian kegiatan untuk berkontribusi bagi upaya Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising