Politik & Pemerintahan

MIAP-INTA Kurangi Dampak Negatif Produk Palsu

15-11-2018

Jakarta, beritasurabaya.net - Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bekerjasama dengan International Trademark Association (INTA) menggelar diskusi bertajuk “Penanggulangan Peredaran Produk Palsu/Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Kamis (15/11/2018), di Jakarta. Forum diskusi yang dihadiri sekitar 100 orang peserta dari berbagai kalangan, antara lain pelaku sektor industri, pemegang merek dan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dibuka oleh Justisiari P. Kusumah, Ketua MIAP dan Valentina Salmoiraghi, Anticounterfeiting Advisor Asia-Pacific INTA.

Forum ini juga menghadirkan Brigjen. Pol. Albertus Rahmad Wibowo, S.I.K., M.I.K., Direktur Siber, Direktorat Tindak Pidana Siber Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (RI) sebagai pembicara utama.

Pemalsuan produk merupakan masalah bagi banyak industri dalam skala global. Berdasarkan laporan INTA dan The International Chamber of Commerce, nilai ekonomi global dari pemalsuan dan pembajakan diperkirakan mencapai 2,3 triliun US dollar pada tahun 2022. Sementara di Indonesia sendiri, hasil survei MIAP menunjukkan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pemalsuan produk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2005, kerugian ekonomi mencapai Rp.4,41 triliun dan angkanya meningkat tajam ditahun 2014 yang mencatatkan kerugian hingga Rp.65,1 triliun.

Justisiari dalam sambutannya mengatakan MIAP bersama pemangku kepentingan kekayaan intelektual senantiasa berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari peredaran produk palsu/ilegal, khususnya bagi konsumen sebagai pengguna akhir, dimana mereka ini yang secara langsung merasakan kerugian akibat penggunaan produk palsu/ilegal.

Dalam kesempatan yang sama, Valentina pun mengatakan, perkiraan nilai perdagangan dari pemalsuan di seluruh dunia mencapai angka 1,13 triliun dolar, untuk itu perjuangan melawan pemalsuan adalah prioritas utama INTA. Pihaknya senang menjadi tuan rumah dialog kebijakan ini di Jakarta. Melalui forum ini, dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan perwakilan Kepolisian Indonesia, Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas penegakan online dan offline dalam melindungi konsumen dari bahaya pemalsuan di salah satu negara berkembang yang paling padat penduduknya.

”Dalam 2-3 tahun terakhir, anggota kami yang bergerak di industri pelumas mengamati adanya peningkatan peredaran pelumas palsu di platform e-commerce di Indonesia,”tukasnya.

Permasalahan pemalsuan produk saat ini semakin kompleks, hal ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menciptakan pasar baru. Kini peredaran produk palsu/ilegal tak hanya terjadi di pasar konvensional namun juga melalui e-commerce (e-dagang) dan kanal penjualan online.

Indonesia adalah salah satu pasar e-commerce yang besar dan akan terus tumbuh seiring dengan peningkatan jumlah pengguna smartphone, meningkatnya daya beli dan juga adopsi teknologi masyarakat yang cepat. Oleh karena itu perlu langkah antisipasi untuk menanggulangi peredaran produk palsu/ilegal untuk dapat melindung konsumen di Indonesia.

Lebih lanjut Justisiari mengatakan bahwa berkembangnya praktek e-dagang (e-commerce) secara tidak langsung memperluas juga peredaran produk palsu/ilegal kepada konsumen, hal mana dilakukan oleh oknum-oknum pelanggar yang tidak memperhatikan keselamatan konsumen dan kualitas produk yang diperjualbelikan ke konsumen. Untuk itulah, hari ini MIAP mengajak para pelaku sektor industri e-dagang (e-commerce) untuk turut secara aktif mencegah peredaran barang palsu/ilegal dengan menerapkan suatu sistem pencegahan dan assessment terhadap mitra-mitra mereka demi mengutamakan kepentingan konsumen dan melindungi hak pemegang merek yang sah.

Menanggapi hal tersebut Brigjen. Pol. Albertus Rahmad Wibowo, S.I.K., M.I.K. mengatakan, sangatlah penting mendorong peran aktif pelaku usaha/bisnis untuk memperhatikan hak konsumen. Namun yang tak kalah penting adalah adanya penegakan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku atau yang terlibat didalamnya.

Sebagai bangsa besar, kita harus tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki komitmen dalam menangani produk palsu/ilegal. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai sanksi perdagangan barang palsu.

”Tahun lalu, sebagai bentuk komitmennya Indonesia juga meresmikan Satgas Pemberatasan Barang Palsu. Kami berharap semua perangkat ini dapat menekan angka peredaran barang palsu di Indonesia,”ujarnya.

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) yang beranggotakan para pelaku industri seperti pelumas, obat-obatan, software, barang-barang konsumsi, dan lain-lain, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan kekayaan intelektual untuk dapat menekan angka peredaran barang palsu/ilegal di Indonesia. MIAP aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang baik mengenai pentingnya keaslian produk dan memahami tentang Kekayaan Intelektual. Sementara produsen juga didorong untuk dapat melindung produknya melalui program “brand protection”, yang menjadi cara jitu untuk melindungi diri dari pemalsuan”. Penting bagi produsen mengkomunikasikan kepada konsumen tentang product knowledge dan informasi lain terkait dengan keaslian merek sehingga konsumen dapat terhindar dari produk palsu.

Menurut Justisiari upaya melindungi konsumen dan mengurangi bahaya serta kerugian yang diakibatkan barang palsu akan dapat terwujud apabila para pemangku kepentingan mulai dari produsen, penjual, penegak hukum, hingga masyarakat sepakat untuk bersinergi. Berbagai program yang dijalankan oleh MIAP dalam menekan angka peredaran barang palsu/ilegal antara lain melakukan riset, sosialisasi melalui audiensi dengan masyarakat, penayangan iklan, kompetisi dan menggelar forum-forum seminar dan diskusi. (nos)

Teks foto :

MIAP bersama pemangku kepentingan kekayaan intelektual senantiasa berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari peredaran produk palsu/ilegal, khususnya bagi konsumen sebagai pengguna akhir, dimana mereka ini yang secara langsung merasakan kerugian akibat penggunaan produk palsu/ilegal.

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising