Politik & Pemerintahan

Inisiatif Baru Isu Kesehatan Reproduksi

10-12-2018

Jakarta, beritasurabaya.net - Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki serta kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah di Indonesia. Untuk membantu mengatasi situasi ini, program “BERANI” atau Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia diluncurkan oleh UNFPA dan UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dan Bappenas. Nama ini berasal dari kata berani.

Tujuan dari program BERANI adalah mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan serta kaum muda di Indonesia. Melalui program ini, kualitas bidan terlatih akan meningkat, sehingga menurunkan angka kematian ibu.

”Kaum muda akan memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja serta layanan kesehatan yang ramah remaja (UNALA). Program ini juga bertujuan untuk mengubah sikap seputar praktik perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, melalui peningkatan fokus pada advokasi, pengumpulan bukti, pengembangan kapasitas dan kemitraan,”paparnya.

Pembicara terkemuka dilibatkan dalam diskusi publik sebagai penanda hari terakhir dari Kampanye 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender pada isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan perempuan dan anak perempuan yakni Prof. Sulistyowati Irianto dari Universitas Indonesia, Asisten Deputi untuk Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Masyarakat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Werdiastuti, perwakilan dari jaringan orang muda, dan perwakilan dari Ikatan Bidan Indonesia.

Berinvestasi pada perempuan dan anak perempuan merupakan strategi penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Perempuan dan anak perempuan merupakan setengah dari populasi di negara ini tetapi sering tidak menerima informasi dan layanan yang mereka butuhkan untuk berkembang.

Misalnya, satu dari sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia dan kemudian sering meninggalkan pendidikan yang belum selesai untuk melanjutkan kehidupan pernikahan, menciptakan siklus kemiskinan yang berlanjut ke kehidupan anak-anak mereka. Menghilangkan perkawinan anak akan membantu anak perempuan menyelesaikan pendidikan mereka, mendapatkan mereka pekerjaan dan berkontribusi terhadap ekonomi, dan dapat meningkatkan PDB lebih dari 1,7 persen.

BAPPENAS menghargai inisiatif tersebut dan menekankan bahwa, program BERANI sangat strategis karena membahas agenda yang belum selesai dalam kerangka pembangunan negara dan memiliki hubungan yang jelas dengan kesenjangan SDGs saat ini yang ditangani oleh negara. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Subandi Sardjoko, mengatakan, program BERANI ini sejalan dengan program nasional yang ada dan berharap dapat memfasilitasi strategi yang tepat untuk keberlanjutan program.

Pemerintah Kanada dengan senang hati bermitra dengan UNFPA dan UNICEF untuk menangani masalah ini melalui program BERANI. Pada Juni 2017, Pemerintah Kanada meluncurkan Kebijakan Bantuan Internasional Feminis, yang mengidentifikasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan sebagai dasar bantuannya.

Pemerintah Kanada mengakui ini adalah cara terbaik untuk mengurangi kemiskinan. Sebagai bagian dari keterlibatan Pemerintah Kanada dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, Pemerintah Kanada berkomitmen berinvestasi sebanyak USD650 juta secara global selama tiga tahun untuk meningkatkan kesehatan serta hak seksual dan reproduksi untuk semua.

“Pemerintah Kanada percaya bahwa perempuan dan anak perempuan dapat mengubah dunia: jika diberi kesempatan yang sama untuk berhasil, mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat, yang artinya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, mendorong perdamaian dan kerja sama yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup bagi keluarga mereka dan komunitas mereka,”kata Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur.

Kebijakan baru Pemerintah Kanada sesuai dengan mandat UNFPA dan UNICEF di Indonesia dalam upaya kolektif untuk mencapai Agenda 2030, terutama Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender dan Tujuan 3 tentang Kesehatan dan Kesejahteraan.

Perwakilan UNFPA di Indonesia, Dr. Annette Sachs Robertson, menjelaskan, fokus Program BERANI adalah untuk menangani hak dalam mengakses perawatan kesehatan reproduksi berkualitas bagi semua, terutama perempuan dan anak perempuan yang terpinggirkan dan kurang beruntung. Memberdayakan perempuan dan anak perempuan, serta memenuhi kebutuhan mereka akan pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, diperlukan baik untuk kemajuan individu maupun pembangunan yang adil.

”Memajukan kesetaraan gender, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan praktik-praktik berbahaya serta memastikan perempuan memiliki akses ke layanan dan informasi kesehatan reproduksi adalah tonggak utama pembangunan suatu negara dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” katanya.

Di Indonesia, satu dari 6 anak perempuan saat ini tidak masuk sekolah setiap bulan karena menstruasi dan kurangnya fasilitas yang memadai di sekolah. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih sedikit untuk menyelesaikan sekolah menengah daripada anak perempuan yang menunda pernikahan.

Program BERANI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak perempuan dengan memberdayakan mereka untuk tetap bersekolah, membuat keputusan yang sehat, dan berkembang. Perwakilan UNICEF di Indonesia, Debora Comini, menegaskan, memprioritaskan pendidikan anak perempuan adalah strategi yang kuat untuk mengakhiri perkawinan anak dan memastikan bahwa anak perempuan dapat memenuhi potensi mereka. Semakin lama seorang anak perempuan tetap bersekolah, semakin lama perkawinan ditunda dan semakin banyak waktu seorang anak perempuan harus mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan keyakinannya untuk membuat keputusan.

”Kami ingin memastikan bahwa setiap anak perempuan memiliki hak dan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan mereka, untuk memasuki dunia kerja formal, dan untuk berkontribusi pada masyarakat dan ekonomi. Dengan menunda pernikahan dan kehamilan, anak perempuan akan lebih mampu menyehatkan dan merawat anak-anak mereka, menuju keluarga yang lebih sehat dari generasi ke generasi,”pungkasnya. (nos)

Teks foto :

Pembicara di diskusi panel pada peluncuran program BERANI, “Kesehatan Reproduksi yang Lebih Baik dan Hak untuk Semua di Indonesia” (Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia), Senin (10/12/2018), di Jakarta untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Dari kiri ke kanan : Ganendra Awang dari 2030 Youth Force Indonesia, Sulistyowati Irianto dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Subandi Sardjoko Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Maydian Werdiastuti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak, Putri Khatulistiwa dari UNALA dan Laurensia Lawintono dari Ikatan Bidan Indonesia.

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising