Politik & Pemerintahan

UMK 5 Kabupaten/Kota Masih di Bawah KHL

26-11-2012

Surabaya, beritasurabaya.net - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengungkapkan, masih ada lima kabupaten/kota yang nilainya UMK-nya di bawah KHL. Kelima kabupaten/kota itu, yakni Tuban, Lumajang, Sampang, Pamekasan dan Kota Probolinggo.

Untuk Tuban, persentasenya bahkan masih rendah yaitu 94,53 persen dari KHL. Sedangkan keempat kabupaten/kota lainnya, sudah sangat mendekati KHL.

''Kami minta diupayakan sungguh, agar tidak ada lagi UMK yang di bawah KHL. Kami juga ingatkan, penetapan ini harus segera ditindaklanjuti dengan UMK sektoral,''tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Ir Sutiyo, Senin (26/11/2012).

Meski masih ada UMK di bawah KHL, kata Sutiyo, secara umum Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi penetapan UMK melalui Pergub Nomor 72 Tahun 2012, 24 November lalu. Sebab, sebagian besar nilai UMK tersebut sudah sesuai nilai minimum KHL.

Fraksi PDI Perjuangan, tambah Sutiyo, juga menyayangkan adanya perbedaan mencolok pada besaran persentase KHL yang ditetapkan. Jika mengacu pada nilai keadilan sosial, ujar dia, seharusnya semua kabupaten dan kota juga didorong untuk mencapai 122,5 persen dari KHL.

Standar bahwa UMK identik dengan 122,5 persen dari KHL, lanjut Sutiyo, tidak boleh hanya diberlakukan untuk Kota Surabaya. Karena disparitas persentase KHL yang begitu tinggi ini akan menaikkan kesenjangan antar daerah.

''Disparitas yang besar itu pasti akan mendorong urbanisasi penduduk ke daerah ring I (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik),''ujar Sutiyo, yang menjadi jubir fraksi dalam sidang paripurna DPRD Jatim hari ini.

Terkait adanya perusahaan yang minta penangguhan UMK, Fraksi PDI Perjuangan Jatim minta gubernur bertindak tegas. Perusahaan yang mengajukan penangguhan harus benar-benar membuktikan kondisi riil keuangan perusahaannya.

''Kami juga mengingatkan kalangan pengusaha agar menaati UMK ini, sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja,''tambahnya. (nos)

Advertising
Advertising