Pendidikan

Nasib GTT dan PTT Surabaya Tak Jelas

02-05-2011

beritasurabaya.net - Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2011, Dewan Pimpinan Cabang Dewan Koordinator Honorer se-Indonesia (DPC DKHI) Kota Surabaya menggelar doa bersama. Doa bersama sekaligus berdemo untuk protes kebijakan pemerintah atas nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilakukan di halaman DPRD Kota Surabaya.

Para guru di bawah naungan DKHI itu kecewa dengan kebijakan Pemkot Surabaya yang lebih berpihak kepada tenaga outsourching di lingkungan Dinas Pendidikan. Sementara PTT Surabaya sebanyak 800 orang yang masuk dalam database kepegawaian, dianggap lebih profesional.

"PTT yang ada sudah belasan tahun mengabi di lingkungan pendidikan, tapi Dinas Pendidikan malah mengutamakan tenaga outsourching. Mereka dibayar lebih mahal, tapi pekerjaannya malas-malasan. PTT yang ada di DKHI lebih berpengalaman dan profesional, sementara tenaga outsourching tak paham dengan pekerjaannya," tandas Ketua DPC DKHI Kota Surabaya Eko Margiono didampingi Sekjennya Achmad Dirham.

Sementara terkait 1.600 GTT yang sudah masuk dalam database, sampai saat ini belum jelas nasibnya. GTT meminta kepada pemerintah untuk memercepat mereka menjadi PNS. Pengabdian GTT ini sudah belasan bahkan puluhan tahun, tapi penyelesaian untuk menjadi PNS, belum jelas.

"Dalam doa bersama ini, kami mendukung adanya perubahan kedua atas PP 48/2005 tentang Rekrutmen CPNS junto PP 43/2007. Perubahan kedua itu kami harapkan berpihak pada GTT dan PTT untuk diangkat menjadi PNS," tandas Eko sebelum menemui anggota dewan.

Sampai berita ini diturunkan, beberapa perwakilan GTT dan PTT DKHI masih melakukan pertemuan dengan Komisi D DPRD Surabaya. Sementara rekan para guru lainnya, masih menggelar istighotsah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. (ries-bsn)

Foto: Aksi damai DKHI di depan gedung DPRD Surabaya.

Advertising
Advertising