Ekonomi & Bisnis

Capai Arah Tujuan, OJK Punya 10 Kebijakan

09-10-2017

Jalarta, beritasurabaya.net - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sepuluh kebijakan utama yang akan menjadi langkah pokok OJK sesuai arah tujuan 2017-2022 yang telah dikeluarkan Dewan Komisioner OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Kerja Strategis Otoritas Jasa Keuangan 2018 dengan tema “Mewujudkan OJK yang Kredibel dan Berperan Nyata dalam Pembangunan yang Berkeadilan” di Kantor OJK Kompleks Bank Indonesia Jakarta, Senin (9/10/2017).

Menurut Wimboh, arah tujuan atau destination statement OJK 2017-2022 adalah “menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan kredibel dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat dan berperan memfasilitasi melalui kebijakan sektor jasa keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Untuk mencapai arah tujuan, OJK telah merumuskan 4 inisiatif strategis, yakni mewujudkan OJK menjadi lembaga pengawas yang independen dan kredibel, yang didukung kapasitas internal yang handal; mewujudkan Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, stabil, berdaya saing dan tumbuh berkelanjutan; mewujudkan SJK yang berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan; dan mewujudkan perlindungan konsumen yang handal untuk mendukung terciptanya keuangan inklusif.

Wimboh mengatakan, OJK telah mencatat beberapa tantangan yang dihadapi dan harus diatasi. Di antaranya, masih terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah; size dan daya saing sektor jasa keuangan Indonesia dibandingkan dengan kawasan regional dan internasional masih cukup rendah; perkembangan financial technology yang memerlukan kebijakan yang tepat dari OJK; tingkat inklusi keuangan masyarakat masih rendah dan tidak merata membuat pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit; dan maraknya penawaran investasi illegal yang merugikan masyarakat.

”Untuk menghadapi tantangan itu, OJK menetapkan sepuluh arah kebijakan OJK. Antara lain, mengembangkan dan Melaksanakan Pengawasan SJK berbasis Teknologi Informasi dan OJK akan mengimplementasikan IT based supervision dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengawasan, baik solo basis maupun terintegrasi,”ujarnya.

Untuk melaksanakan tugas besar itu, dan menjawab berbagai tantangan dan harapan dari masyarakat dan stakeholders, OJK membutuhkan organisasi OJK yang kuat dan solid. “Oleh karena itu, diperlukan pembenahan berbagai aspek manajemen internal agar keputusan lebih cepat, proses kerja organisasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, infrastruktur kerja dan IT yang dapat mengimbangi tuntutan OJK ke depan,”pungkasnya. (nos)

Teks foto :

Rapat Kerja Strategis Otoritas Jasa Keuangan 2018 dengan tema “Mewujudkan OJK yang Kredibel dan Berperan Nyata dalam Pembangunan yang Berkeadilan” di Kantor OJK Kompleks Bank Indonesia Jakarta, Senin (9/10/2017).

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising