OttoPay Jangkau 200 Ribu UMKM Jawa Timur
29-11-2019
Jakarta, beritasurabaya.net - OttoPay aplikasi transaksi non tunai yang diperuntukkan bagi para pedagang dan pelaku UMKM semakin optimis untuk turut berkontribusi dalam mendukung upaya pemerintah Jawa Timur dalam melaksanakan tata kelola digital. Saat ini, OttoPay telah menjangkau lebih dari 200.000 UMKM di Jawa Timur yang meliputi kota-kota besar sebanyak 70 persen, kota kedua 3 persen, dan daerah pelosok 24 persen.
Presiden Direktur PT Reksa Transaksi Sukses Makmur (OttoPay), Budi Hartono, memaparkan, OttoPay tidak hanya ingin berkontribusi terhadap industri UMKM Jawa Timur secara menyeluruh melalui transaksi digital, tetapi juga berupaya membangun bisnis jangka panjang dengan para pelaku UMKM serta menciptakan ikatan yang kuat antara pelaku UMKM dan tim sales. “Lebih jauh lagi, kehadiran OttoPay di Jawa Timur menjadi bentuk dukungan penuh terhadap program-program pemerintah yang bertujuan memajukan UMKM melalui jalur digital, serta pada akhirnya mewujudkan provinsi dengan tata kelola digital,”ujarnya.
Berbeda dengan layanan transaksi digital yang ditawarkan ke UMKM di kota besar, OttoPay juga melengkapi ekosistem ekonomi digital di warung-warung kelontong atau kaki lima dan juga minimarket modern. UMKM yang telah bergabung sebagai Mitra OttoPay dapat melayani pembayaran dan pembelian produk PPOB seperti token listrik, pembayaran air, pembayaran BPJS dan asuransi, dan sebagai reseller barang-barang distributor yang sudah bekerjasama dengan OttoPay.
Penerapan transaksi digital di daerah Jawa Timur mendatangkan tantangan tersendiri bagi OttoPay, seperti membiasakan masyarakat yang masih awam untuk menerapkan transaksi digital. Untuk mengatasinya, OttoPay mengandalkan sumber daya manusia dengan mendistribusi tim OttoPay di masing-masing daerah untuk melihat peluang bisnis dan bertanggung jawab penuh untuk memberikan edukasi update layanan, sosialisasi dan menawarkan peluang bisnis baru dari produk unggulan OttoPay di daerah kerja yang menjadi teritori aktivitas harian.
Seperti diketahui, industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada periode Triwulan II 2019 menopang 98 persen perekonomian di provinsi Jawa Timur yang berhasil mendongkrak sebanyak 57,52 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga mencapai Rp585,29 triliun. Raihan positif ini merupakan salah satu langkah besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju wilayah tata kelola digital.
Bersamaan dengan upaya tersebut, perkembangan rantai ekonomi digital di Jawa Timur selama tahun 2019 terbukti berperan besar dalam meningkatkan efisiensi UMKM sehingga menumbuhkan perekonomian provinsi sebesar 5,57 persen.
Geliat ekonomi digital pada industri UMKM di Jawa Timur diperkuat oleh sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi melalui program-program yang melengkapi rantai ekonomi digital, mulai dari transaksi non tunai yang terintegrasi sampai layanan stok barang. Lebih jauh lagi, pemprov Jawa Timur melihat pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci pengembangan ekonomi digital di Indonesia ke depannya melalui misi Nawa Bhakti Satya yang menaungi berbagai program, salah satu di antaranya bertujuan menyediakan akses pasar ke seluruh UMKM Jawa Timur.
Dalam program yang melibatkan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Jawa Timur ini, para pelaku UMKM dapat mengikuti pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah guna meningkatkan kualitas UMKM terutama dari aspek digitalisasi. Di Kediri, misalnya, pemerintah kota membuat kebijakan yang mendorong pelaku UMKM untuk lebih siap go-digital melalui platform jasa keuangan sehingga mampu meningkatkan kinerja TPID mengendalikan inflasi melalui jejaring warung.
Di sisi lain, digitalisasi ekonomi pada UMKM di Jawa Timur juga didukung oleh pembangunan proyek Lingkar Wilis yang menghubungkan area selatan dan pusat. Melihat pertumbuhan ekonomi, khususnya UMKM di kawasan Kediri yang makin pesat, pembangunan proyek yang diprediksi akan selesai pada 2022 ini juga bertujuan menjadikan Kediri sebagai pusat ekonomi Jawa Timur.
Bersamaan dengan pembangunan Lingkar Wilis, Pemprov Jawa Timur juga berupaya membangun ekosistem ekonomi digital dengan memberlakukan transaksi non tunai ke daerah-daerah di luar Surabaya seperti Kediri, Tulungagung, sampai Malang. (nos)
