IT & Seluler

Pemanfaatan Teknologi Baru Buka Lapangan Kerja

08-10-2018

Oxford, beritasurabaya.net - Diskusi di tingkat global mengenai dampak dari teknologi terdepan (frontier technologies) seringkali tidak terumuskan dengan baik. Akibatnya, kebijakan di negara-negara berkembang pun cenderung jalan di tempat. Ini adalah hasil temuan dari riset terbaru yang baru saja dirilis Komisi Pathways for Prosperity on Technology and Inclusive Development (atau Komisi Pathways).

Lebih jauh, penelitian yang rencananya akan dibahas dalam pertemuan tahunan World Bank dan IMF mendatang di Bali, juga menemukan bahwa diskusi mengenai dampak dari teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), didasari bukti yang kurang. Selain itu, fokus bahasannya pun lebih kepada penerapan di negara maju sehingga kurang mampu memberikan gambaran yang cukup bagi pemerintah, dunia bisnis maupun warga negara berkembang terkait dampak teknologi baru.

Komisi Pathways ini juga menemukan bahwa diskusi-diskusi ini terpolarisasi antara kekhawatiran bahwa robot akan menggantikan peran manusia dalam banyak pekerjaan dan anggapan bahwa teknologi akan menjadi solusi tunggal dari semua masalah.

Menteri Keuangan Indonesia dan Co-Chair Komisi Pathways Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, revolusi teknologi ini, berikut disrupsi yang terjadi akibatnya, menawarkan berbagai peluang dan juga tantangan baru. Cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan bagi banyak orang, termasuk mereka yang tinggal di negara yang ekonominya sedang berkembang, tercipta berkat teknologi terdepan ini. Sekarang tinggal bagaimana untuk memastikan bahwa cara baru ini bisa benarbenar inklusif.

“Negara yang ekonominya sedang berkembang harus mampu menghadapi dan beradaptasi dengan disrupsi teknologi yang terjadi,”ujarnya.

Di Indonesia misalnya, kata Sri Mulyani, teknologi digital telah menghubungkan sektor ekonomi informal dengan sektor ekonomi formal. Karena itu, kita perlu segera memulai diskusi baru berdasarkan bukti kuat terkait upaya pemberdayaan para pengambil keputusan di negara-negara berkembang.

”Tujuannya agar mereka lebih bisa mengkapitalisasi teknologi baru serta mengelola dengan lebih baik disrupsi yang terjadi,” tambahnya.

Mengatasi eksklusivitas teknologi digital dan ketidaksetaraan digital adalah kuncinya, ujar Komisi Pathways. Dengan tiga miliar jiwa yang diprediksi akan tetap offline pada tahun 2023 dan semakin banyak lagi yang gagal memperoleh potensi dari internet secara penuh, pendekatan bisnis seperti biasa (business-as-usual) untuk desain dan penyampaian layanan digitalnya tidak dapat menjangkau orang-orang yang termajinalkan.

“Kita tidak bisa membiarkan batasan yang menghalangi kelompok miskin dan marjinal untuk mendapatkan manfaat dari inovasi teknologi di masa mendatang,”ujar Co-Chair the Bill & Melinda Gates Foundation serta Co-Chair Komisi Pathways, Melinda Gates.

Melinda menegaskan jika kita bisa lebih strategis dalam investasi dan kebijakan yang kita ambil di titik kritis ini, kita bisa membantu lebih banyak orang memanfaatkan teknologi untuk meruntuhkan batasan-batasan ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semuanya.

Menurut Komisi Pathways, gelombang perubahan teknologi saat ini mewakili persimpangan jalan dalam sejarah yang unik, terutama dalam hal cakupan dan kecepatannya. Akan ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi, kemampuan teknologi dalam membantu pengentasan kemiskinan yang ekstrem dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan bergantung pada pilihan keputusan negara bersangkutan. Selain itu, ini juga bergantung pada kualitas bukti yang mereka miliki serta dukungan dari komunitas internasional.

Komisi Pathways yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dari pemerintahan, sektor swasta, dan akademisi, yang diselenggarakan oleh Fakultas Blavatnik School of Government dari Universitas Oxford. Dalam rangka mengembangkan jalur-jalur baru ini secara efektif, Komisi Pathways mengatakan bahwa setiap negara perlu memastikan kesiapan digital mereka dengan kemampuan digital yang mumpuni serta penempatan infrastruktur yang tepat.

Tidak hanya sekedar penyediaan broadband berkecepatan tinggi, langkah berani seperti menyediakan layanan identifikasi digital atau pemrosesan pembayaran secara gratis kepada startup juga perlu dilakukan. Sehingga para startup ini bisa menggunakannya dalam aplikasi mereka dengan biaya rendah. Setiap negara juga perlu mendorong inovasi terukur dalam hal regulasi dan pajak sembari secara aktif mendukung model bisnis yang lebih bermanfaat bagi kelompok miskin dan marjinal.

Pendiri dari perusahaan telekomunikasi pan-Afrika, perusahaan media dan teknologi Econet Group dan Co-chairs dari Komisi Pathways, Strive Masiyiwa, mengatakan, begitu banyak wirausaha muda berbakat di Afrika yang memiliki kemampuan untuk mengambil keuntungan dari teknologi baru. Namun, para inovator potensial ini seringkali gagal karena untuk memulai start-up perlu biaya tinggi. Pemerintah, sektor swasta, dan warga pada umumnya perlu bekerja sama untuk menciptakan suatu sistem dimana inovasi bisa berkembang lebih jauh. (nos)

Advertising
Advertising