Kesehatan

5 Pokok Rekomendasi Program JKN

09-11-2018

Surabaya, beritasurabaya.net - Ada 5 pokok rekomendasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diharapkan bisa memperbaiki sistem saat ini. Rekomendasi tersebut dihasilkan dari seminar JKN yang menjadi acara inti kegiatan Dies Natalis ke-105 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (9/11/2018).

Rekomendasi tersebut yakni perlu diadakan forum telepatik yang reguler antara provider (Rumah Sakit), Regulator (BPJS), dan User (Perwakilan pasien); Harmonisasi Regulasi kebijakan sistem pelayanan kesehatan yang dikendalikan oleh kementrian kesehatan; Perbaikan tata kelola dari tingkat pusat sampai daerah dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan stake holder, utamanya peran pemerintah; Peningkatan peran serta organisasi profesi untuk terlibat dalam penyususnan regulasi sistem pelayanan JKN, termasuk penyusunan PNPK serta Pengembangan dan penerapan Academic Health System yang melibatkan lintas kementrian (Kemenkes-Kemenristekdikti) dalam kerangka pikir JKN.

Rumusan tersebut berdasarkan hasil pemaparan dari para narasumber seminar, antara lain, Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) 2018-2021, Moh. Adib Khumaidi, dr., Sp.OT. Ia membawakan materi yang mengangkat tema “Peran dan harapan IDI dalam pelaksanaan Universal Health Coverage yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat”. 

Dalam pemaparannya, Adib menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi sekarang adalah adanya disharmoni regulasi. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan tafsiran, ketidakpastian hukum, pelaksanaan tidak efektif dan disfungsi hukum. “Perlunya harmonisasi regulasi untuk menyukseskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harmonisasi regulasi pelayanan kesehatan harus dikendalikan oleh Kementrian Kesehatan sebagai Regulator dalam Program JKN,”tukasnya.

Pemateri lainnya, Ketua PERSI Jawa Timur, Dodo Anondo, dr., MPH, dengan tema “Persi Jatim dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional”. Masalah yang dibahas yakni masalah dan upaya Rumah sakit Pemerintah dan Swasta dalam pembiayaan INA-CBGs dan kesulitan Rumah sakit dengan Perdijampel BPJS 2,3,4,5 yang baru terhadap mutu dan akses layanan kesehatan.

Dodo menyarankan adanya perbaikan tata kelola dari tingkat pusat sampai daerah dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan stake holder, utamaya peran pemerintah daerah (khususnya Dinkes Kota/Kabupaten) dalam pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH membawakan “Peran KEMENKES sebagai Regulator dalam Menyelesaikan berbagai Permasalahan Pelayanan Kesehatan Era UHC”. Hesty menjelaskan roadmap pelayanan kesehatan sulit dijalankan dan banyak kendala. Sistem KEMENKES tidak sejalan dengan system BPJS.

Roadmap pelayanan kesehatan yang sulit dijalankan harus direvisi atau dibuat kembali dengan melibatkan provider (Rumah Sakit), regulator (BPJS dan Kemenkes), dan user (Perwakilan pasien). Dengan melibatkan provider, regulator, dan user diharapkan mudah diterima oleh masyarakat dan juga mudah dijalankan oleh Rumah Sakit,”ungkapnya.

Masalah JKN juga menyangkut masalah sistem rujukan rumah sakit. Hal ini menyebabkan RSUD Dokter Sutomo yang berposisi sebagai rumah sakit pendidikan Universitas Airlangga kesulitan mendapatkan pasien untuk para dokter muda dan mahasiswa FK Unair. Untuk itu, seminar ini juga mendatangkan wakil direktur utama RSUD Dokter Sutomo, Dr. Joni Wahyudi, dr., Sp.BS. Tema yang dibawakan adalah “Tantangan dan Hambatan Sistem Universal Health Coverage dalam Mendukung Rumah Sakit Pendidikan Tersier dengan Mengutamakan Patient Safety Serta Mampu Berdaya Saing Global”.

Dalam pemaparannya, Dr Joni, menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi sekarang adalah Rumah sakit yang dulu sifatnya Paternalistic menjadi Commercial yang akan menimbulkan masalah seperti abuse, unefisiensi, moral hazard dan fraud. Solusi yang ditawarkan oleh Dr. Joni Wahyudi, dr., Sp.BS adalah saling bekerjasama dalam menjalankan program JKN karena menurut beliau kesehatan adalah bagian dari ketahanan negara. Selain itu, dia juga mengusulkan bahwa pengembangan dan penerapan Academic Health System yang melibatkan lintas kementrian (Kemenkes-Kemenristekdikti) dalam kerangka pikir JKN.

Hadir pula Direktur utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes yang mengangkat tema “Mempertahankan Profesionalisme Dokter Di Era Universal Health Coverage Dengan Model Pembiayaan Kapitasi Dan INA-CBGs”. Fachmi menegaskan perlunya pelibatan seluruh stakeholder untuk mewujudkan system preventif dan secondary care yang baik.

Seminar ini merupakan wadah untuk menyumbangkan pemikiran dan solusi atas jaminan kesehatan nasional yang saat ini menuai banyak kontroversi, terutama dari kalangan kedokteran. Seminar dimoderatori langsung oleh Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG (K) dan Dr. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG (K), selaku ketua ikatan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Seminar JKN juga menjadi wadah untuk diskusi bersama para alumni FK Unair, Perwakilan Rumah Sakit di Surabaya, para pemateri dan para petinggi lainya untuk membahas program JKN agar lebih jelas dan tidak defisit kembali. (nos)

Teks foto :

Direktur utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes yang mengangkat tema “Mempertahankan Profesionalisme Dokter Di Era Universal Health Coverage Dengan Model Pembiayaan Kapitasi Dan INA-CBGs”.

Foto : Istimewa.

Advertising
Advertising