Peristiwa

Risma didesak mundur dari walikota

31-01-2011

beritasurabaya.net - Ribuan massa demonstran yang menamakan diri Masyarakat Tegakkan Konstitusi Arek Surabaya menuntut pencopotan Tri Rismaharini dari jabatannya sebagai Walikota Surabaya.

Mereka menggelar aksi demonstrasi di Jalan Yos Sudarso, tepat di depan gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (31/1/2011) bertepatan dengan sidang paripurna DPRD Kota Surabaya berlangsung untuk membahas hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait terbitnya Perwali no. 56 dan 57.

Seorang orator, Heru, membeberkan beberapa dosa-dosa Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Dosa-dosa itulah yang menjadi alasan menuntut agar Risma mengundurkan diri. Banyak kebijakan Walikota yang dinilai tidak pro rakyat.

"Risma diusung oleh PDI Perjuangan yang notabene partainya wong cilik. Seharusnya, Risma mengeluarkan kebijakan yang membela masyarakat kecil sesuai dengan visi PDI Perjuangan. Tapi faktanya, kebijakan Risma sangat merugikan kaum kecil. Sama sekali tidak pro rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami menuntut Walikota mengundurkan diri," seru Heru di tengah-tengah massa yang berjumlah sekitar 3 ribu orang, Senin (31/1/2011).

Dosa-dosa Risma

Dia ungkap beberapa contoh kebijakan Risma yang tidak pro-rakyat atau dosa-dosa Risma. Misalnya, di bidang pendidikan. Dulu jumlah guru PAUD (pendidikan anak usia dini, red) sebanyak 700 orang. Kini, setelah Walikota dipegang Risma, jumlahnya tinggal 300 orang karena tunjangannya dikecilkan.

Tidak hanya jumlah guru, jumlah penerima bantuan bagi anak putus sekolah juga lebih rendah. "Dulu anak putus sekolah yang mendapat bantuan dari Pemkot sebanyak 1.200 orang. Sekarang cuma 500 orang. "Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Kota," kata Heru.

Heru juga menyesalkan kebijakan Risma di bidang pendidikan karena ada pengurangan tunjangan bagi guru. "Tunjangan guru jangan dikecilkan. Itu namanya mengebiri hak guru. Apalagi, Risma menghapus program pendidikan lanjutan bagi guru," paparnya.

Di bidang ekonomi, kebijakan Risma dinilai lebih mengutamakan pengusaha besar daripada pengusaha kelas kecil. Risma dinilai begitu mudah mengeluarkan izin pembangunan minimarket. "Padahal, minimarket itu sangat merugikan pasar tradisional," kata Heru.

Target PAD (pendapatan asli daerah) untuk 2011 sebesar Rp2,46 triliun juga disorot. Menurut Heru target itu tidak realistis.

"Realisasi PAD tahun 2010 sebesar Rp 1,59 triliun. Kok sekarang ditarget Rp 2,46 triliun. Ini sangat tidak realistis. Nantinya akan membebani rakyat. Bahkan untuk mengejar PAD itu, Risma lantas memberlakukan pajak kos-kosan dan pajak PKL. Kalau ini diteruskan, saya takut nantinya akan terjadi gejolak di masyarakat. Maka tidak ada pilihan lain, Risma harus turun dari jabatan Walikota Surabaya," tandas Heru.

Sebelum meninggalkan tempat, massa masih menyempatkan membakar kaos bertuliskan Risma-Bambang Not The Others yang menjadi atribut kampanye pencalonan Risma saat Pilwali lalu.

"DPRD Surabaya telah mendukung kita. Mereka berjanji memperjuangkan aspirasi untuk menurunkan Walikota Surabaya Risma. Kalau ternyata bohong, kita akan demo dengan jumlah lebih lagi besar," kata Heru berteriak kepada massa. wan