Peristiwa

Bangun Komunikasi Tiga Pilar

07-02-2011

beritasurabaya.net - Pengajuan mundur Bambang DH dari wakil wali kota Surabaya, diakui mantan ketua DPC PDIP Kota Surabaya, sudah ada sejak masa jabatannya sebagai wali kota berakhir.

Namun karena desakan dan restu partai, maka dirinya bersedia kembali dicalonkan dalam Pemilukada 2010 sebagai wakil wali kota mendampingi Tri Rismaharini sebagai wali kota.

"Sejak awal, saya tak ingin maju. Tapi banyak orang yang tak percaya dengan keputusan saya itu. Saya pun mengatakan kepada partai, sewaktu-waktu siap mundur. Namun kenyataannya, saat ini setelah ada persoalan seperti upaya pemakzulan, saya pun sebagai pemimpin harus peka. Kalau wali kota diminta mundur, mosok saya harus bertahan, nanti dikira saya ingin maju jadi wali kota. Karena itu saya ajukan permohonan tertulis ke partai saya untuk mundur dari wakil wali kota," jelas Bambang DH kepada wartawan ditemui usai memimpin apel SKPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, Senin (07/2/2011).

Bambang DH yang sudah dua kali menjabat sebagai wali kota ini juga menegaskan, dirinya tak sungkan meminta orang-orang di pemkot untuk mengingatkan dirinya.

"Berkali-kali saya ingatkan kepada rekan-rekan di pemkot, tegur saya kalau tindakan saya melebihi kewenangan saya," kata dia.

Dirinya juga melakukan lobby ke partai di pusat agar keputusannya itu disetujui. Namun apa daya, partainya tetap meminta dirinya harus mendampingi wali kota saat ini sampai berakhirnya masa jabatan.

Namun Bambang DH tak terima kala ada rumor yang mengatakan dalam konflik wali kota dengan dewan, justru Bambang DH tak bertindak alias mendiamkan permasalahan tersebut. Menurut dia, dirinya sudah berupaya mencairkan kebekuan hubungan itu.

"Tapi apa orang tahu gerakan saya untuk mencairkan hubungan itu, apa hal itu perlu disiarkan? Kan tak perlu, makanya ada tudingan saya dianggap diam saja," ujar suami Dyah Katarina ini.

Kini setelah permohonannya ditolak, DPP PDIP Pusat meminta agar selalu ada dialog atau rapat tiga pilar. Yakni partai (DPD, DPC PDIP), eksekutif yang merupakan wakil partai dan legislatif dari partai.

"Hal itu merupakan salah satu butir agar selalu digelar rapat tiga pilar setiap sebulan sekali. DPP memerintahkan DPD untuk memantau tiga pilar tersebut. Tidak adanya dialog tiga pilar itulah yang menyebabkan adanya kebekuan hubungan. Dalam hal ini, DPD yang akan memimpinnya," ungkap dia.

Disinggung tentang penilaian Bambang DH terhadap langkah DPRD yang melakukan pemakzulan? Bambang DH mengatakan jika rekomendasi Panitia Angket itu dilakukan enam fraksi bukan hanya keinginan satu fraksi saja. Artinya, kata dia, penilaian itu obyektif dan biarkan masyarakat yang menilainya. ries/bsn

Foto : Bambang DH