Mosi Ditolak, Dewan Siap Boikot Kunker
28-02-2011
beritasurabaya.net - Keinginan bulat untuk menata ulang komposisi DPRD Surabaya, menjadi dasar adanya dukungan terhadap gerakan mosi tak percaya terhadap Ketua DPRD Wishnu Wardhana.
Banyak fraksi yang memberikan dukungan, ingin melaksanakan budaya demokrasi di DPRD.
Selama hampir dua tahun ini, pimpinan DPRD Surabaya dianggap tak menjalankan demokrasi dengan baik. Justru arogansinya yang ditonjolkan, itu bisa dilihat dalam setiap rapat di dewan. Dalam rapat, jika ada yang tak sepaham dengan Wishnu Wardhana, jangan harap pendapatnya diterima. Sudah pasti pendapat itu diabaikan.
Puncak arogansi Wishnu Wardhana ini terlihat dalam rapat paripurna pembatalan hasil rekomendasi Panitia Angket Perwali 56 dan 57. Setiap anggota yang menentang dan menolak pencabutan rekomendasi itu, tak diberi kesempatan berpendapat panjang lebar. Pendapat yang disampaikan selalu dipotong sehingga yang muncul hanya kekecewaan.
Dari arogansi yang terus menerus itulah, muncul gagasan mosi tak percaya. Artinya, gerakan itu tak sekadar gerakan memberikan pelajaran kepada Wishnu. Tapi justru gerakan yang benar-benar ingin mendapatkan pimpinan dewan tanpa arogansi alias menganut budaya demokrasi.
Sekadar informasi, gerakan itu sudah mendapat dukungan dari orang-orang yang masuk dalam lima fraksi. Namun fraksi mana saja, penggasan usulan Erick Reginal Tahalele dari Fraksi Golkar enggan menyampaikannya. Menurut dia, ada saatnya disampaikan ke umum jika memang fraksi-fraksi itu memandatkan kepada dirinya, Senin (28/2/2011).
Dan dari lima fraksi itu, sudah ada 17 anggota yang menyatakan dukungannya dengan menandatangani surat resmi.
Disampaikan Erick, para pendukung mosi tak percaya ini memang ingin menjalankan perubahan di tubuh DPRD, walau tak perlu menunggu 2,5 tahun. Biasanya, setiap 2,5 tahun, selalu ada perubahan komposisi, karena bisa saja ada anggota yang kena pergantian antar waktu oleh partainya.
Yang menarik, surat usulan pastinya akan disampaikan ke pimpinan dewan, wali kota dan gubernur. Namun jika pimpinan dewan, dalam hal ini Wishnu Wardhana menolak menanggapinya, maka anggota dewan akan melakukan boikot atas kegiatan dewan. Sayangnya yang diboikot hanya kegiatan kunjungan kerja. ries/bsn
Foto : Erick Reginal Tahalele
