Peristiwa

PDIP Kecewa Berat, Wali Kota Tak Bela Rakyat

21-12-2010

beritasurabaya.net - Draft Kebijakan Umum Anggaran ? Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan draft RAPBD 2011 yang sudah diserahkan pemkot ke dewan, dikembalikan.

Uniknya, PDIP sebagai partai pengusung wali kota, kali ini tak mengambil sikap untuk membela wali kota seperti saat di interpelasi. Fraksi PDIP justru menganggap, KUA-PPAS yang disusun eksekutif tak berpihak pada kerakyatan. Draft itu dianggap melenceng dari garis partai.

Hal ini ditegaskan Ketua DPC PDIP Surabaya yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana. Ditemui usai mengikuti sidang paripurna menyetujui usulan hak angket atas terbitnya dua Perwali terkait pajak reklame, Selasa (21/12/2010).

Wisnu menegaskan jika tindakan Wali Kota Tri Rismaharini melenceng dari visi misi partai.

?Sudah sangat jelas jika KUA-PPAS sebagai dasar APBD itu tidak ada roh kerakyatannya. Visi misi yang dimuat sangat melenceng jauh dari visi misi partai. Tujuan kita ini untuk menyelamatkan wali kota,? tegas Wisnu.

Dicontohkan anak pentolan PDIP Soetjipto terkait kebijakan yang dibuat eksekutif. Seperti masalah pemangkasan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).

?PAUD itu banyak diikuti anak-anak warga miskin, tapi kenapa dipangkas. Dari 700 lembaga PAUD, sesuai RAPBD 2011 malah dipangkas menjadi 300 lembaga. Begitu juga terkait jatah untuk pelajar berprestasi yang sebelumnya mencapai 1.200 lebih, kini dipangkas menjadi 500 pelajar saja. Ini sudah tidak benar, tak berpihak pada rakyat,? tambah Wisnu.

Lebih lanjut disampaikan, dalam draft KUA-PPAS juga menyebutkan masalah peningkatan ekonomi Surabaya. Nyatanya, kata Wisnu, eksekutif justru meningkatkan perkembangan pasar moderen bukan malah memerhatikan keberadaan pasar tradisional.

?Artinya, kenaikan RAPBD 2011 yang mencapai Rp 600 miliar, malah tak berpihak pada rakyat. Ini tidak sesuai dengan misi partai. Risma (Tri Rismaharini, red) melanggar Hasta Prasetya partai,? ungkap Wisnu dengan nada emosi.

Dalam minggu ini, lanjut Wisnu, DPC PDIP akan segera menggelar rapat untuk memanggil Risma. DPC akan meminta pertanggungjawaban Risma. Hasil rapat itu, nantinya akan dikomunikasikan ke DPD PDIP Jatim guna mengambil sikap tegas.

Diakui Wisnu, Risma sendiri sebenarnya sudah diperingatkan soal visi misi kerakyatan yang harus ditekankan pemerintahannya, rupanya hal itu tak ditanggapi dengan benar.

Disinggung tentang langkah wali kota yang tak mematuhi partai, apakah karena adanya intervensi atau laporan pembisik? Wisnu dengan tegas menyebutkan akan meminta pertanggungjawaban Risma terkait adanya pihak ketiga yang terlibat dalam pengambilan keputusan wali kota. ries/bsn

Foto: Wisnu Sakti Buana Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.