Hilangkan Budaya Calo Kependudukan
24-03-2011
beritasurabaya.net - Praktek percaloan mengurus surat administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, masih saja terjadi. Namun itu dilakukan pengurus saat mengurusnya di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Di dinas itu sendiri sudah ditempatkan petugas keamanan outsourching untuk menghilangkan praktek tersebut.
Masih adanya praktek calon diungkap Komisi B DPRD Surabaya saat meninjau dinas yang bermarkas di Jl Manyar tersebut. Di tempat itu, ada seorang warga yang masih menggunakan jasa calo. Warga asal Kalijudan itu diketahui harus merogoh kocek sebesar Rp 200 ribu untuk mengurus akte kelahiran anaknya.
Sementara Ketua Komisi B Mochammad Machmud menegaskan, praktek ini diharapkan tak lagi terjadi setelah Perda Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, diberlakukan. Walau sudah digedok, namun perda itu masih dalam tahap sosialisasi.
Dalam perda itu, sudah tak ada lagi biaya administrasi untuk mengurus KTP atau akte kelahiran. Namun sebelum perda itu berlaku, Komisi B ingin mengetahui apa yang terjadi di lapangan.
"Di dinas itu ada peraturan jika yang mengurus akte kelahiran, harus datang langsung. Karenanya, walau menggunakan jasa calo, tetap saja warga itu datang untuk memenuhi proses terakhir pengurusan akte kelahiran, memang tak bisa diwakilkan," ungkap Machmud.
Namun Machmud menilai, pelayanan di dinas itu memang sudah baik apalagi ada petugas keamanan yang bisa melakukan screening atas keberadaan calo.
Sementara Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Kartika Indrayana menyatakan, pihaknya terus berupaya maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara menekan terjadinya pungutan kepada warga. Yakni meminta langsung pengurus akte untuk datang sendiri tanpa bisa diwakilkan. Kartika juga menjamin jika di tempatnya sudah tak ada lagi peluang untuk melakukan pungutan liar. ries/bsn
