Pemkot Surabaya Gagal MoU Dengan Pemkab Gresik
06-07-2010
beritasurabaya.net – Manajemen RS Bhakti Dharma Husada (BDH) kembali memberikan penegasan pihaknya sudah siap mengoperasionalkan RS BDH. Dalam hearing yang digelar oleh pansus yang membahas raperda RS BDH, senin (06/07/10), Direktur RS BDH deg Rias Arimukti menyatakan sudah tidak ada kendala jika RS dibuka untuk umum.
Ia juga yakin raperda ini akan digedok dalam waktu dekat. Sebab beberapa persoalan yang dipertanyakan pansus lama saat raperda ini dikembalikan ke pemkot, hal itu telah dijawab melalui surat wali kota. Rias juga menilai jawaban wali kota telah menjelaskan tentang hal-hal yang ditanyakan.
Dan dalam hearing Ia telah memberikan penjelasan raperda yang kini dibahas kembali lagi itu. Karena pansusnya baru, menurut dia, penjelasan itu telah diberikan dengan mengulang penjelasan lama. Misalnya tentang persiapan-persiapan apa saja yang telah dilakukan RS, tentang SDM-nya, alat kesehatan atau alur pelayanan.
“Saya positive thinking saja. Tapi saya yakin akan segera digedok dan berharap raperda segera disahkan agar RS bisa melayani masyarakat,,” jelas Rias Arimukti.
Hanya saja, pemkot dipastikan gagal menjalin kerja sama atau MoU dengan Pemkab Gresik terkait dengan pelayanan pasien dari keluarga miskin non-kuota. Rias mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan ke Pemkab Gresik tentang dibutuhkannya anggaran agar masyarakat gakin Gresik yang non-kuota bisa terlayani di RS BDH. Namun pemkab setempat belum memiliki anggaran itu. Ini artinya, warga gakin Gresik yang non-kuota tidak bisa berobat gratis di RS BDH.
“Mereka tetap bisa dirawat tetapi harus bayar. Karena jika digratiskan, Pemkot Surabaya tidak bisa mengajukan klaim anggarannya ke Gresik, sedangkan untuk pasien gakin yang memiliki kartu jamkesmas tetap bisa memberikan pelayanan."ungkapnya.
Untuk sementara ini daya tampung RS BDH adalah 115 tempat tidur dari kapasitas 230. “Kalau tidak mencukupi adalah bagaimana upaya kita untuk menambah kapasitas. Sebab ruangan kita lumayan besar, kok. Tinggal menambah tempat tidur saja,” imbuhnya.
Terpisah Ketua Pansus RS BDH Blegur Prijanggono mengatakan sementara ini pihaknya mempercayai pernyataan dari manajemen RS BDH. Namun ia menegaskan akan melakukan sidak pelayanan RS. “Kami akan ke sana dengan membawa pasien. Kita akan lihat, bagaimana sih pelayanan yang diberikan,” ungkap Blegur.
Meski demikian ia memberikan penegasan tentang kemungkinan pansus yang akan mengganjal persoalan pembuatan jalan di RS BDH. Karena menurutnya pemkot ternyata memiliki rencana untuk membuat jalan dengan “membedah” RS BDH. Artinya, antara bangunan utama dengan bangunan penunjang di RS BDH itu akan diberi sekat jalan yang menghubungkan antara Jl Kendung Sumur dengan permukiman penduduk.
Dari permasalahan tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana pemkot mendesain pembangunan RS BDH ini. “Di tengah-tengah RS kok dipisahkan jalan. Ini pasti akan mengganggu kenyamanan RS. Pasien itu butuh ketenangan,” pungkasnya. bsn4
