Penilaian Kinerja PNS, Rentan Pemalsuan
14-04-2011
beritasurabaya.net - Sejak 2011, PNS di lingkungan Pemkot Surabaya menerima tunjangan atas kinerjanya. Namun untuk mendapatkan bonus tersebut, seluruh PNS harus melakukan penilaian sendiri (self appraisal) melalui daftar isian pada e-Performance.
Selanjutnya, setelah daftar kegiatan itu diisi seluruh PNS, maka penilaian atas pekerjaan itu dilakukan pejabat yang lebih tinggi, seperti kepala seksi dan kepala bidang.
Jika daftar kegiatan itu semakin banyak diisi setiap PNS, maka tunjangan yang didapat pun akan semakin besar. Sebenarnya, penilaian seperti ini rawan penyimpangan. Karena bisa saja seorang pegawai membuat sebanyak-banyaknya daftar kegiatan itu dengan tujuan mendapat tunjangan lebih besar.
Berdasar pantauan di SKPD, hanya ada beberapa pegawai yang terbiasa bekerja keras. Sementara sisanya hanya bekerja ala kadarnya. Bahkan ada pegawai yang hanya datang untuk absen, ngantor sebentar, pergi ngopi, hingga jam istirahat lalu balik ke kantor untuk absen pulang.
Kepala Bagian Bina Program Surabaya Agus Imam Sonhaji membantah jika nantinya e-Performance bakal menghabiskan anggaran sia-sia. Meski pegawai melakukan penilaian sendiri atas kinerjanya, toh ada atasan yang akan menyetujui atau tidak. "Yo dinilai atasane rek. Gak asal di approve (disetujui)," tandas Agus.
Menyoal tudingan adanya faktor like and dislike pada penilaian kinerja, Agus telah mengantisipasinya. Pasalnya, dalam e-Performance, bukan hanya atasan saja yang melakukan cross cek atas kinerja pegawai, tapi juga rekan sekerja. Mereka juga akan saling menilai atas kinerja masing-masing.
Agus juga membantah tunjungan kinerja yang akan diberikan ini hanya atas penilaian e-Performance saja. Tapi juga berdasar absensi dan pencapaian target kerja yang telah disepakati bersama Wali Kota Tri Rismaharini.
"Nanti tiap tiga bulan akan kita periksa. Kalau tidak sesuai target ya tunjungan kinerja menyesuaikan," katanya. (ries/bsn),
