Kucuran Dana APBD untuk BUMD Dihentikan
17-05-2011
beritasurabaya.net - Selama lima tahun ke depan, BUMD tidak akan mendapatkan bantuan permodalan dari APBD Jawa Timur. Ini menyusul rencana Pemprov Jawa Timur menjadikan BUMD sebagai unit bisnis berorientasi keuntungan.
Kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya, Selasa (17/05), BUMD harus bisa menghimpun modal sendiri dengan menjalin kerja sama dengan mitra-mitra strategis sesuai bidang usaha yang digeluti. Dana dari APBD tidak boleh untuk membiayai BUMD. Dana APBD untuk pembangunan infrastruktur dan program-program kesejahteraan masyarakat.
Dari sejumlah BUMD Pemprov Jatim, hanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim yang masih harus mendapatkan sokongan permodalan dari APBD untuk menjamin rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 14 persen. "Sampai sekarang CAR BPR Jatim masih rendah sehingga harus mendapatkan kucuran bantuan permodalan dari APBD,"tambah Gubernur.
DPRD Jatim saat ini sedang menyiapkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang BUMD untuk menyikapi adanya sejumlah pejabat Pemprov Jatim yang menduduki jabatan komisaris di sejumlah BUMD. Perda itu juga nanti akan mengatur larangan bagi pengurus partai politik menduduki jabatan komisaris BUMD, seperti Ketua DPD Partai Golkar Jatim Martono yang duduk dalam jajaran komisaris PT Petrogas Jatim Utama (PJU).
"Perda ini juga akan memberikan pengawasan secara ketat terhadap BUMD supaya benar-benar kembali ke ruh awal, yakni meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Jatim,"kata Ketua Komisi C DPRD Jatim, Kartika Hidayati.
Untuk meningkatkan setoran PAD, pihaknya menginginkan BUMD dikelola oleh kalangan profesional. "Bagaimana BUMD itu bisa sehat dan profit, kalau BUMD dikelola oleh pejabat dan pengurus parpol?,"kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Anggota Komisi C Thoriqul Haq menyatakan, pihaknya akan memanggil Martono selaku komisaris PT PJU dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Fattah Jasin, yang merangkap jabatan komisaris di sejumlah BUMD.Martono dan Fattah selama ini menjadi sorotan publik karena dianggap bukan kalangan profesional di jajaran komisaris BUMD. Keduanya dikenal memiliki hubungan personal dengan Gubernur Jatim Soekarwo. (bsn-ai)
