Terapkan Jamkesman, Pemprov Bentuk BPJKD
16-09-2011
Surabaya, beritasurabaya.net - Upaya penerapan program jaminan kesehatan mandiri (Jamkesman) di 2012, Pemprov Jawa Timur bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD). Lima pejabat pengelola BPJKD juga sudah terpilih.
Menurut Wakil Ketua Dewan Wali Amanah Jatim, Ali Imron Rosyadi pada wartawan, Jumat (16/9/2011), kelima pejabat pengelola ini akan belajar dan magang di Dinas Kesehatan Jatim mulai 19 September 2011. Mereka belajar mengelola Jamkesman dari pelaksana Jamkesda yang sudah berjalan selama ini.
Ali memaparkan BPJKD dibentuk karena pengelolaan Jamkesman tidak bisa diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah seperti di Kota Gorontalo. Pada Juli 2011, Dinas Kesehatan bersama Dewan Wali Amanah Provinsi Jatim melakukan kunjungan ke Gorontalo mempelajari sistem Jamkesman.
''Hasilnya, Jatim tidak bisa menerapkan Jamkesman sama persis seperti di Kota Gorontalo. Namun semangat pengumpulan dana mandiri untuk pembiayaan kesehatan tersebut tetap ditiru Jawa Timur. Itulah mengapa dibentuk BPJKD untuk menangani pengelolaan Jamkesman. Bahkan payung hukum yang menaungi badan ini sudah ada, yakni Perda No 4/2008 dan Pergub No 4/2009,''ungkapnya.
Pejabat pengelola BPJKD, kata Ali, tidak ditunjuk langsung oleh Pemprov, melainkan melalui seleksi yang dilakukan pihak ketiga. Untuk tes psikologi dilakukan di RS Jiwa Menur, sementara uji kompetensi diserahkan ke Universitas Airlangga Surabaya.
Sistem Jamkesman yang diterapkan yakni pola orang kaya membantu yang miskin, sehat membantu yang sakit. Ini merupakan semangat menggerakkan masyarakat di dalam membangun kesehatan. Dengan adanya program itu diharapkan seluruh masyarakat bisa memiliki jaminan kesehatan yang belum dimiliki semuanya. (bsn-ai)
