YKP Dilaporkan ke KPK
25-11-2010
beritasurabaya.net - Terkait dilaporkannya Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang mengelola perusahaan PT Yekape selaku pengembang perumahan ke KPK, bukanlah hal baru
Beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD Surabaya berencana melaporkan YKP yang ribut soal aset dengan Pemkot Surabaya ke KPK. Namun menurut Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH, pihaknya sudah pernah melaporkan YKP ke KPK, namun sampai saat ini belum ada respon atau tindak lanjutnya.
Bambang DH Wakil Wali Kota Surabaya menceritakan, sejak 2008 lalu, permasalahan aset pemkot yang diklaim YKP sudah tak ada lagi, sudah pernah dilaporkan ke KPK.
"Saya justru sudah melaporkannya ke KPK. Ini semua kan terkait lepasnya aset pemkot. Terakhir saya laporkan langsung ke KPK melalui petugasnya Pak Yasin saat di Surabaya. Saya sampaikan laporannya, tapi kok tak ada tindak lanjutnya. KPK itu kalau menangani laporan, akan diusut betul sampai ada bukti kuat, baru dia jalan," terang Bambang DH, Kamis (25/11/2010).
Bambang juga menjelaskan, permasalahan itu muncul saat ada UU 16/2002 tentang Yayasan. Bahkan Bambang DH selaku wali kota saat itu, sempat ditawari atau diajak duduk dalam kepengurusan yayasan, namun ditolaknya. Penolakan itu karena ada klausul dalam aturan yang tak memerbolehkan hal tersebut. Dalam UU itu, lanjut Bambang DH, yayasan tak boleh memiliki usaha perumahan. Karena itu, YKP mendirikan PT Yekape untuk menjadi pengembang perumahan.
"Sementara saat pendirian YKP, aset pemkot ada di situ sejak tahun 1950-an," jelasnya.
Namun keberadaan aset pemkot itu justru tak diakui YKP. Hal inilah yang sampai saat ini berpolemik. Sementara, Pemkot Surabaya tetap berniat menarik asetnya. Saat itulah, pemkot menemukan bukti tentang asetnya, lalu melaporkan YKP ke KPK. Bahkan tanda terima atas laporan itu juga sudah ada di pemkot. ries/bsn
