Politik Pemerintahan

RAPBD 2011 Kota Surabaya Rp 4,8 Triliun

20-12-2010

beritasurabaya.net - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011, diserahkan pemkot ke DPRD Surabaya.

Dalam draft tersebut, ada kenaikan anggaran yang diusulkan pemkot. Semula pada 2010, APBD-nya sebesar Rp 4,2 triliun, kini naik menjadi Rp 4,8 triliun. Kenaikan itu justru dititik beratkan pada anggaran pendidikan.

Pada 2010, pos anggaran pendidikan sebesar Rp 1,2 triliun sementara untuk usulan dalam RAPBD 2011, anggaran pendidikan naik menjadi Rp 1,46 triliun.

Dengan begitu, pemkot benar-benar melaksanakan janjinya. Bahkan pemkot juga sudah menyerahkan draf Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ke dewan yang sampai saat ini sudah dalam proses pembahasan.

Ini juga menunjukan jika masalah pendidikan di Surabaya mendapat perhatian penuh.

Pemkot berharap, dengan diserahkannya draft RAPBD ini, dewan bisa langsung membahasnya bersamaan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS). Harapan pemkot, dengan pembahasan secepatnya, maka APBD 2011 bisa selesai dibahas sebelum memasuki tahun 2011.

Sementara beberapa anggota dewan menyatakan, pembahasan yang singkat itu justru dapat memperlemah pengawasan DPRD. Artinya, jika tak dipelajari dengan seksama, maka akan ada program susupan dan sudah bisa dipastikan APBD tersebut tak dapat berjalan dengan efektif.

Hendro Gunawan Kepala Bappeko Surabaya menyampaikan, jika draft RAPBD itu sudah diserahkan akhir pekan lalu.

?Semakin cepat pembahasan, maka penggunaan APBD itu bisa semakin efektif. Program yang sudah dijadwal pun bisa segera dijalankan,? kata Hendro, Senin (20/12/2010).

Hendro juga menjelaskan, dalam RAPBD Surabaya, anggaran pendidikan mendapat porsi besar. Anggaran pendidikan itu untuk meningkatkan pendidikan terutama untuk bantuan operasional daerah (Bopda) bagi siswa-siswi SMA yang selama ini bantuannya belum 100 persen.

Sementara Akhmad Suyanto Wakil Ketua DPRD Surabaya mengatakan, idealnya pembahasan APBD itu memakan waktu dua minggu. Begitu juga dengan pembahasan KUA-PPAS, juga dua minggu. Namun Yanto, sapaan akrabnya menegaskan, pembahasan singkat di DPRD Surabaya itu bisa saja terjadi.

?Sangat memungkinkan pembahasan singkat dilakukan. Tapi pengawasannya akan lemah,? tutur Yanto. ries/bsn