Anggaran Responsif Gender Wajib Disusun SKPD
21-09-2011
Surabaya, beritasurabaya.net - Anggaran Responsif Gender (ARG) wajib disusun setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Menurut Sekertaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Sutikno, Rabu (21/9/2011), ditargetkan pada 2012, anggaran responsif gender sudah disusun.
''Diharapkan tidak ada lagi perbedaan gender selama bekerja di lingkungan pemprov, Pemkab/Kota di Jatim. Itu sebabnya, BPPKB kembali mengadakan sosialisasi, kali ditujukan untuk Sekretaris SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang sebelumnya pernah diberikan kepada para staf sungram, kepala sungram SKPD di lingkungan Pemprov jatim,''paparnya.
Sutikno menjelaskan dari data badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BPPKB) Pemprov jatim, pada tahun 2011 sudah ada 18 SKPD yang menerapkan responsif gender pada anggarannya, diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Ia mencontohkan anggaran responsif gender yang diterapkan Dinas Pendidikan, diantaranya pemberantasan buta aksara. Sedangkan yang diterapkan Dinas Kesehatan antara lain, HIV Aids, angka kematian ibu melahirkan, dan KB bagi pria.
Kata Sutikno, ke depan, harus ada data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan. Kalau sudah ini, dampak ke depannya akan sangat baik. Karena apa yang dihasilkan dari anggaran responsif gender ini nanti bisa membantu pemegang kebijakan untuk membuat keputusan yang terbaik dari program itu.
Kepala BPPKB Jatim, Dra Sukesi Apt MARS mengatakan pengarustamaan gender merupakan salah satu landasan operasional ditindaklanjuti dengan Paraturan Gubernur Jatim No 27 Tahun 2010 Tentang Pendoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Prov Jatim dan telah diterbitkan Keputusan Gubernur No 188/115/KPTS/013/2010 Tentang Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Provinsi Jatim.
Kelompok kerja ini beranggotakan seluruh dari SKPD Jatim yang tugasnya mendorong terwujudnya anggaran yang berperspeketif gender Jatim, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.
Untuk penganggaran responsif gender, ungkap Sukesi, tidak harus ada anggaran khusus yang mencapai 50% perempuan, dan 50% untuk laki-laki. Akan tetapi, dari seluruh anggaran untuk sejumlah program SKPD, cuman hanya salah satu program kegiatan yang dianalisa untuk kepentingan pembangunan perempuan dan laki-laki. (bsn-ai)
