Reposisi Terkendala Surat Menyurat Partai
03-03-2011
beritasurabaya.net - Ada yang salah dalam usulan perombakan pimpinan fraksi di DPRD Surabaya. Seperti yang dilakukan DPC PD Kota Surabaya untuk menyuci gudang Fraksi Demokrat.
Partai ini ingin mengganti pimpinan fraksi dan keanggotaan fraksinya di Badan Musyawarah (Banmus). Bahkan dua surat resmi sudah dilayangkan partai itu ke sekretariat dewan dan pimpinan dewan.
Namun ada anggapan, sejatinya yang seharusnya mengajukan surat itu adalah fraksi itu sendiri. Sebab, fraksi merupakan kepanjangan tangan partai di lembaga legislatif.
Karena itu, tak menutup kemungkinan, rencana reposisi tersebut, bisa terkendala. Memang, partai berhak mengusulkan reposisi di tubuh fraksinya, namun tetap saja yang harus membuat surat ke sekretariat dewan adalah fraksi itu sendiri.
Begitu juga dengan keanggotaan Banmus, yang mengusulkan sejak awal adalah fraksi. Terkait surat dari DPC PD Surabaya, seharusnya surat itu hanya sebagai lampiran dari surat fraksi.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Akhmad Suyanto menjelaskan, untuk usulan reposisi itu, seharusnya fraksi yang mengajukan suratnya. "Hal ini kan seperti yang dilakukan PDIP pada anggota legislatif 2004-2009. Usulan PDIP diteruskan fraksinya untuk merubah keanggotaan legislatornya," tandas Suyanto, Kamis (03/3/2011).
Sementara anggota Fraksi Demokrat Rusli Yusuf yang juga calon ketua fraksi yang baru, menegaskan bahwa masalah surat menyurat itu tak ada dalam tata tertib DPRD Surabaya. Sehingga hal tersebut tak perlu dipermasalahkan.
Junaedi selaku anggota Komisi D yang juga Sekretaris DPC PD Surabaya memilih jalan tengah. Menurut dia, jika memang masalah surat menyurat itu dianggap keliru, maka akan diubah. ries/bsn
