Panwaslu Ancam Mundur, Polisi Tolak Anggaran
29-07-2010
beritasurabaya - Suasana rapat Badan Musyawarah DPRD Surabaya
tegang. Beberapa instansi melontarkan kata-kata pedas kepada KPU
Surabaya.
Wahyu Hariadi Ketua Panwaslu menuding, keruwetan coblos ulang yang sedang terjadi saat ini, bersumber dari penentuan tanggal sepihak yang dilakukan oleh KPU Surabaya.
"Akar masalah dari semua ini adalah penentuan tanggal yang mepet dari KPU,"
ujar Wahyu.
Meski mengakui, bahwa penentuan jadwal adalah mutlak keputusan KPU, namun Wahyu mengeluhkan dalam pengambilan keputusan, KPU tidak melibatkan panwas sebagai salah satu penyelenggara pemilukada Surabaya.
Menurut dia, jika penentuan tanggal dilakukan dengan koordinasi terlebih dahulu antar instansi terkait, Wahyu memastikan tidak akan muncul polemik seperti saat ini.
"KPU menentukan tanggal yang sangat mepet. Akibatnya, instansi yang lain keteteran untuk mengimbangi. Seandainya dibicarakan dulu, pasti enak
jadinya," imbuh Wahyu.
Sampai saat ini, ada dua instansi yang menolak kucuran anggaran dari Pemkot Surabaya, yaitu Polrestabes Surabaya dan Panwaslu. Wakapolrestabes
AKBP Bahagia Dachi menegaskan bahwa pihaknya tidak mau menerima anggaran yang dikucurkan oleh Pemkot, seperti yang akan diterima oleh KPU.
Menurut dia, anggaran itu belum jelas payung hukumnya dan diramalkan akan berdampak hukum di kemudian hari. "Kami menolak anggaran yang dicairkan tanpa melalui mekanisme yang benar. Meskipun kami akui, untuk pengamanan ini kami sangat butuh anggaran," ujar Dachi.
Pernyataan Dachi diamini oleh Ketua Panwas Wahyu Hariadi. Bahkan Panwas mengancam akan menarik diri dari proses pemilukada Surabaya, jika pada tanggal yang ditentukan tidak ada kucuran dana dari mekanisme yang benar.
"Kalau belum beres, kami tidak akan bekerja!" kata Wahyu.
Sementara itu internal banmus, terus beradu argumentasi dalam menafsirkan surat edaran Kementrian Dalam Negeri. Adu argumentasi tersebut, didominasi oleh anggota dari fraksi dua partai besar, yakni Demokrat dan PDIP. bsn5
