Politik & Pemerintahan

Kepolisian Harus Tangani Kasus Sewa Mobil Dinas

12-07-2011

beritasurabaya.net - Pelaksanaan sewa menyewa mobil dinas berplat hitam, dianggap dewan tak memenuhi unsur kepatutan. DPRD Surabaya pun menilai jika pengadaan itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja.

Dewan terus menyoal masalah itu. Bahkan anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Santoso menilai jika pengadaan itu dilihat dari kinerja Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya, tak sebanding. Pasalnya, kinerja dinas itu memang masih dianggap lemah.

"Kenapa harus menyewa untuk 14 pejabatnya, padahal sudah dapat jatah. Apalagi kinerjanya tak bagus, ini tak wajar jika ada fasilitas tambahan seperti itu. Kinerja dulu diperbaiki baru fasilitas dipenuhi," ujar Agus.

Ungkapan Agus ini cukup berdasar. Pasalnya, saat ini, lelang di lingkungan dinas itu memang belum beres. Apalagi pembangunan jalan dan perbaikan jalan, banyak yang belum berlangsung. Bahkan atas kinerja itu, Agus yakin jika Silpa akan tinggi karena banyak anggaran yang tak terserap.

"Dalam anggaran (APBD) untuk pos Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, tak ada satupun nomenklatur anggaran yang boleh digunakan untuk pengadaan mobil dinas berplat hitam," terangnya.

Agus juga mengatakan, saat ini, dinas itu hanya mensiasati anggaran dari proses swakelola, padahal sistem tersebut rawan penyimpangan. Apalagi jika sewa menyewa mobil dinas plat hitam itu menggunakan dana swakelola, ini jelas pelanggaran besar.

"Kita minta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penyelidikan sewa menyewa itu. Ini berpotensi penyimpangan uang negara. Hal ini untuk mengedepankan kejujuran dan kebenaran agar tak ada lagi slintutan anggaran," papar dia.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya Erna Purnawati menjelaskan, pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan lantaran sejumlah kepala bidang dan kepala seksi di dinasnya tidak memperoleh mobil dinas.

"Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada mobil operasional," kilah Erna.

Bahkan Erna juga yakin jika anggaran itu bersumber dari APBD yang telah dibahas bersama DPRD Surabaya.

"Kalau tidak ada pembahasan anggarannya, bagaimana mungkin kita bisa menyewa mobil dinas," ungkap Erna.

Dia juga menguraikan kalau sewa satu unit kendaraan itu bernilai Rp 4,5 juta, selain itu biaya perawatan ditanggung pihak yang menyewakan. (ries/bsn)

Foto : Agus Santoso