Raskinda Terkendala Pada Masalah Lelang & Gudang
18-09-2011
Surabaya, beritasurabaya.net - Permintaan anggota dewan Surabaya agar anggaran untuk pendamping beras bagi rakyat miskin
(raskin), yakni, raskinda nampaknya bakal sulit terwujud. Program raskinda
menurut Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya justru bisa menghambat proses pemberian bantuan itu sendiri, karena hal
itu pernah dilaksanakan pemkot dan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.
"Pemkot sudah pernah mengalokasikan dan gagal," kata Wali
Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Minggu (18/09/11).
Selain itu, kendala utama pengadaan program raskinda terletak pada proses lelang.
Dimana, program raskinda rata-rata membutuhkan anggaran di atas Rp 4
miliar. Tingginya anggaranlah yang sering kali membuat proses lelang
terlambat dari batas waktu yang sudah ditetapkan. Karena peserta
lelangnya tidak ada.
Tidak hanya itu saja, pendistribusian bantuan beras juga tak
bisa rutin dilakukan setiap bulan. Padahal kebutuhan raskin merupakan
kebutuhan bulanan. Hal ini diperparah dengan pemkot yang tidak memiliki tempat
khusus penyimpanan raksin. Setelah raskin dilelang dan dinyatakan ada
pemenang, pemkot tidak memiliki gudang penyimpanan untuk raskin
tersebut.
Untuk diketahui, selama ini yang sudah berjalan, raskin langsung didistribusikan ke kecamatan dan
kelurahan. Sedangkan jika dilelang sendiri, masing-masing di kantor
kecamatan dan kelurahan tidak memiliki gudang penyimpanannya.
"Tingkat
kesulitannya di situ. Kalau sudah dilelang, di mana berasnya akan
disimpan," jelasnya.
Risma juga menegaskan, pihaknya tidak bisa meniru langkah pemerintah pusat.
Dimana dalam pendistribusian raskin, pemerintah pusat sudah
menyerahkannya ke Badan Urusan Logistik (Bulog). Hampir semua
kabupaten/kota sudah memiliki bulog atau Depot Logistik (Dolog) yang
memiliki gudang penyimpanan. Jika pemkot memiliki kewenangan menunjuk
Bulog seperti kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, baru
program raskinda berani dilaksanakan.
"Kalau tidak, ya kita tidak
berani. Nanti malah dikomplain," ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memback up
dua program pemerintah pusat. Yakni, program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dengan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah
(Bopda) dan program Jamkesmas dengan program Jamkesda. (wan/bsn)
