Dewan Tetap Minta Program Raskinda Berjalan
19-09-2011
Surabaya, beritasurabaya.net - Terkait tanggapan pemerintah kota (Pemkot) Surabaya melalui Walikota yang menyatakan sulit mewujudkan program raskinda agar sesuai dengan program pemerintah pusat. Nampaknya mendapat tanggapan yang berbeda dari DPRD Surabaya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar mengatakan,
jika pemkot membuat program pendamping untuk BOS dan Jamkesmas, maka
program pendamping raskin juga segera dilaksanakan. Tidak ada alasan
lagi bagi pemkot untuk tidak bisa mengalokasikan anggaran beras untuk
raskin.
"Jika ada BOS dan Bopda, Jamkesmas dan Jamkesda, mestinya raskin
juga ada raskinda," tegas Alim.
Alim berpendapat, perlunya program pendamping raskin dengan program raskinda agar tidak
muncul kesan pemkot membeda-bedakan program yang dilaksanakan
pemerintah pusat yang sudah berlangsung secara bertahun-tahun. Apalagi
dari segi anggaran sangat melimpah dengan kekuatan APBD kota Surabaya
tahun 2011 yang mencapai Rp 5,1 triliun.
"Pada dasarnya program
raskinda dengan program Bopda dan Jamkesda mempunyai konsep dan tujuan
yang sama. Yakni, untuk mensejahterakan rakyat miskin. Yang membedakan
hanya bidangnya. Jika Bopda dibidang pendidikan dan Jamkesda dibidang
kesehatan, maka untuk program raskinda nantinya dibidang pangan," paparnya.
Alim menegaskan, kondisi ini harus mendapat dukungan serius dari walikota guna
tercapainya sasaran yang memang sangat dibutuhkan oleh keluarga
miskin.
Alim juga menambahkan, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, program raskin
yang dicanangkan pemerintah pusat belum mampu mengcakup semua keluarga
miskin di Surabaya. Agar tak menimbulkan kecemburan sosial dan
permasalahan baru, pemkot harus segera menutup semua kekurangan
tersebut. Semua keluarga miskin yang belum mendapatkan jatah raskin
harus menjadi tanggung jawab pemkot Surabaya.
"Intinya
kalau menangani urusan orang miskin, pemkot seyogyanya jangan
setengah-setengah. Kita harus mampu menuntaskan secara proporsional
dan tepat sasaran," terang Alim.
Untuk diketahui, usulan program pendamping program raskin dengan program raskinda
pernah dibahas bersama antara pihak dewan dengan pemkot
Surabaya dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus). Hasil pembahasannya,
dewan meminta agar usulan ini dimasukkan dalam catatan hasil pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) APBD tahun 2012 mendatang.
"Nanti kita akan cek apakah di
perangkaan RAPBD 2012 muncul anggaran untuk raskinda," pungkasnya. (wan/bsn)
