Muspida Surabaya 'Disogok' Mobil Dinas
22-11-2011
Surabaya, beritasurabaya.net - Banyaknya kasus yang menimpa legislatif dan eksekutif di Surabaya membuat pemkot harus turun tangan. Diduga, karena untuk meredam hal tersebut dan menjaga jalinan komunikasi, berbagai cara pun harus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan mobil dinas untuk jajaran Muspida Surabaya.
Memang hal ini baru pertama kalinya, namun tindakan itu terlalu mencolok. Jajaran Muspida, dalam anggaran APBD 2012, diusulkan bakal mendapat hibah mobil dinas. Apa tujuannya, yang jelas penganggaran itu terungkap dalam pos anggaran pengadaan di Bagian Perlengkapan.
Jajaran Muspida seperti wali kota, ketua DPRD Surabaya, Kapolrestabes Surabaya, Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri, bakal memiliki kendaraan baru jenis jeep. Jeep merek Mitsubishi New Pajero Sport seharga Rp376 juta itu, bakal dinikmati jajaran Muspida sejak 2012.
Ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim. Menurut dia, anggaran yang diajukan Bagian Perlengkapan itu semula tak diketahui untuk membeli mobil jenis apa dan untuk siapa saja. Setelah mengorek keterangan dari Bagian Perlengkapan, barulah diketahui jika kendaraan itu New Pajero Sport dan untuk jajaran Muspida Surabaya.
Tak hanya kendaraan untuk Muspida, Bagian Perlengkapan juga menganggarkan pembelian mobil dinas untuk pejabat lainnya. Untuk kendaraan Muspida, butuh anggaran sebesar Rp1,88 miliar ditambah pajak 10 persen, mencapai Rp2.068.000.000.
PAK Tak Transparan
Sementara itu pengajuan anggaran di Bagian Perlengkapan Kota Surabaya dinilai dewan tak transparan. SKPD itu hanya mengajukan anggaran dengan nilai global, bukan dengan perinciannya. Seperti pada anggaran pengadaan seragam pegawai. Bagian ini mengajukan anggaran sebesar Rp9 miliar, padahal di tahun sebelumnya hanya Rp6 miliar saja.
Ada dugaan peningkatan drastis itu untuk memasukan anggaran swakelola di Bagian Perlengkapan. Peningkatan anggaran yang tak diperinci itu memang untuk mengalihkan perhatian dewan agar tak teliti.
Karena itu, DPRD Surabaya meminta agar seluruh SKPD pemkot dalam mengajukan anggaran, harus diperinci. Dengan begitu akan diketahui arah anggaran yang diusulkan dan akan digunakan tersebut.
Bagi DPRD, kebutuhan seragam itu tak terlalu penting. Karena itu bisa saja usulan anggaran itu dicoret dari RAPBD 2012. Hanya ada beberapa SKPD yang benar-benar butuh seragam.
"Seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Bakesbang Linmas. Kalau SKPD lain tak terlalu butuh seragam. Kita juga bisa berkaca dari negara maju yang mana PNS-nya tak menggunakan seragam. Hal itu bisa juga untuk menghilangkan kesenjangan antara PNS dan masyarakat umum. Penganggaran seragam ini justru pemborosan. Anggaran itu harus untuk rakyat, jangan memanjakan PNS," tukas Wakil Ketua Komisi C Simon Lekatompessy. (ries)
