Politik & Pemerintahan

Pemkot Tolak Tol Tengah, Dewan Ngotot

15-12-2010

beritasurabaya.net - Perbedaan sikap antara legislatif dengan eksekutif semakin nampak. Kali ini terkait pembangunan tol tengah.

Di satu sisi, Pemkot Surabaya menolak pembangunan itu sejak dua tahun lalu, karena dianggap keberadaannya tak akan mengatasi kemacetan di Surabaya tapi justru memperparah.

Selain itu, pembangunannya juga sudah tak memiliki lahan. Sementara DPRD Surabaya justru terlihat setuju dengan pembangunan tol tengah dan presentasi dari investor tol tengah, PT Margaraya Jawa Tol bakal dilakukan malam ini, Rabu (15/12/2010) pukul 19.00.

Penolakan tol tengah itu juga dipertanyakan anggota dewan, apa benar karena tak adanya lahan, semakin menambah kemacetan atau alasan estetika lainnya. Bahkan pemkot juga bersikeras, penolakan tol tengah itu akan diganti dengan sistem transportasi terpadu yang mengoneksi antar jaringan transportasi di seluruh Surabaya. Artinya, pemkot tak hanya memusatkan transportasinya di tengah kota, tapi menyebar di seluruh wilayah.

Kabarnya, investor yang ditunjuk langsung pemerintah pusat ini sudah mendapat restu. Sementara ada indikasi pemkot menginginkan investor pembangunannya harus melalui lelang. Hal ini yang dipertanyakan anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Santoso.

"Ada indikasi, pemkot ingin melalui lelang. Karena dengan lelang, pemkot bisa mendapat apa saja," ujar Agus, Rabu (15/12/2010).

Tak hanya itu, Agus juga menduga ada konspirasi antara pemkot dengan pengusaha sekitar Jl A. Yani. Tol tengah yang difokuskan di A Yani, dikhawatirkan pembangunannya justru menghambat bisnis para pengusaha itu.

Sementara Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana membenarkan jika malam ini, PT Margaraya Jawa Tol telah menawarkan diri melakukan presentasi di DPRD. Presentasi tertutup yang akan dilakukan di ruang Badan Musyawarah itu, dikatakan Wisnu bertujuan agar dewan lebih tahu secara detil, sejauh mana tol tengah itu bermanfaat untuk masyarakat Surabaya.

Khususnya untuk mengatasi problem kemacetan. Ini bukan salah satu solusi tapi bagian dari solusi itu. Presentasi pukul 19.00 ini akan dihadiri seluruh anggota dewan, ini sifatnya internal jadi dilaksanakan tertutup," papar Wisnu.

Disinggung dengan adanya penolakan pemkot atas pembangunan tol tengah, Wishnu justru meminta untuk melihat lebih jauh isi Perda 3/2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Perda itu memang belum diubah. Bahkan dalam pasal 21 ayat (3) disebutkan jika untuk mengatasi kemacetan perlu dibangun Middle East Ring Road, Middle West Ring Road sampai tol tengah itu sendiri. Perda RTRW ini juga sinkron dengan Perda RTRW Provinsi dan pusat," ungkap Wisnu.

Dengan begitu, secara regulasi atau aturan, pembangunan tol tengah tak ada masalah diaplikasikan di Surabaya. Pembangunannya juga merupakan domain atau kebijakan pusat, bahkan anggarannya dari pusat bukan APBD Kota Surabaya. Ngototnya dewan untuk menyetujui pembangunan itu juga karena melihat dari sisi manfaat dan mudhoratnya.

"Apakah bermanfaat bagi masyarakat, kalau iya maka kita dukung dan perjuangkan agar segera diaplikasikan. Kita hanya diberi tol senilai Rp 8,1 triliun, kenapa tidak mau? Kalau itu memang solusi mengatasi kemacetan dan tak merusak pembangunan atau sinkron dengan konsep RTRW kota, kenapa tidak dilakukan? Kita lihat dulu presntasinya. DPRD akan konsisten untuk tetap berjuang demi rakyat," tandas dia.

Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya Akhmad Suyanto menegaskan, sikap fraksinya tetap melihat kepentingan tol tengah itu apa sangat bermanfaat untuk rakyat atau tidak.

"Jika tak ada manfaatnya, mengapa kita harus mendukungnya," ujar Suyanto, singkat. ries/bsn