Politik & Pemerintahan

APBD Surabaya rampung akhir Januari 2011

15-12-2010

beritasurabaya.net - APBD Surabaya 2011 diperkirakan rampung akhir Januari 2011. Akibatnya, semua proyek selain sektor kesehatan dan pendidikan dipastikan terlambat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, pembahasan akan dimulai pekan depan. Saat ini Pemkot dan DPRD sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Pembahasan KUA-PPAS ditargetkan selesai paling lambat Senin (20/12/2010) dan itu sudah disepakati dengan DPRD. Setelah itu mulai bahas R-APBD 2011,” jelas Hendro di Surabaya, Rabu (15/12/2010).

Dia mengungkapkan, DPRD dan Pemkot sepakat pembahasan menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dokumen itu salah satu alternatif dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Surabaya dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJPP). Senin depan, pengesahan KUA-PPAS bisa diparipurnakan.

Setelah pembahasan KUA-PPAS, DPRD dan pemkot akan melanjutkan membahas rancangan APBD 2011. DPRD dan pemkot sudah menyepakati prinsip-prinsip pembahasan.

“Prinsipnya akan dibahas dengan maksimal. Pembahasan tidak perlu berbulan-bulan, akhir Januari bisa disahkan,” tuturnya.

Hendro mengakui, penyelesaian APBD 2011 terlambat dan itu akan berpengaruh pada proyek-proyek yang didanai APBD. Keterlambatan itu terutama disebabkan anggaran tidak bisa segera dicairkan.

“ Pemkot akan mencoba meminimalisasi dampak pembahasan yang belum selesai ini. Kalau biasanya mulai awal Januari, mungkin akan mundur jadi sekitar Februari,” ujarnya.

Upaya yang ditempuh yaitu antara mengirimkan surat ke provinsi untuk meminta izin pemanfaatan anggaran cadangan. Anggaran itu setera 1/12 dari APBD tahun sebelumnya.

"Dengan kata lain, anggaran cadangan sementara untuk 2011 adalah Rp 350 miliar atau 1/12 dari APBD 2010 yang bernilai Rp 4,2 triliun," jelasnya.

Anggaran itu terutama untuk urusan wajib bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu akan dipakai untuk biaya rutin seperti pembiayaan listrik dan air pada berbagai instansi pemkot. “Surat ke provinsi akan kami kirim dalam pekan ini,” ujarnya. bsn3