Politik & Pemerintahan

PDIP: Lingkaran Walikota hambat komunikasi politik

20-12-2010

beritasurabaya.net - DPC PDIP Kota Surabaya menduga pihak-pihak di lingkaran Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang menyetir walikota sehingga komunikasi antara keduanya menjadi terhambat.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengakui ada hambatan dalam melakukan komunikasi politik antara PDIP selaku partai pengusung dengan walikota yang akrab dipanggil Risma itu.

Manuver walikota Surabaya Tri Risma Harini dalam acara Musda PKS Surabaya dinilai sebagai signal bakal meninggalkan PDIP sebagai partai pengusungnya dalam Pilwali beberapa waktu yang lalu.

"Mungkin saja Walikota Surabaya Tri Risma Harini meninggalkan PDIP, karena walikota merupakan jabatan individu. Tapi kalau PDIP meninggalkan walikota itu tidak mungkin, karena kita partai yang memenangkan Pilwali yang lalu, ” tegas Wisnu di Surabaya, Senin (20/12/2010).

Sementara itu pengamat politik Unair Edi Heri mengatakan, sangat mungkin bagi Walikota Surabaya Tri Risma Harini untuk meninggalkan PDIP, pasalnya sebelum diusung oleh PDIP dalam pilwali yang lalu, Risma sudah memiliki modal yang cukup kuat.

“Risma didukung PDIP bukan tanpa modal, dia mempunyai pendukung fanatik dari ibu-ibu kader lingkungan Surabaya,” ujar Edi.

Dia menjelaskan, perolehan suara Risma-Bambang dalam Pilwali yang lalu juga bukan merupakan pendukung PDIP semata. Pasalnya, Risma mampu mendulang suara dari kalangan ibu-ibu yang hal itu menjadi kartu truf untuk mengalahkan pasangan yang lain.

“Makanya wajar ketika saya melihat Risma begitu pede [percaya diri] untuk menghadapi tekanan politik dari manapun, ” jelasnya.

Mengomentari manuver Risma ke Musda PKS, lanjut Edi Heri, bisa jadi juga sebagai sinyal kepada partai pengusungnya, bahwa tanpa PDIP pun Risma bisa menjalankan pemerintahan di Surabaya.

Menurut Edi, PKS bisa menjadi kartu truf pusaran kekuasaan politik di dewan. Saat ini, ada nuansa friksi antara walikota dengan Wawalinya juga sudah mulai kentara, diantaranya adalah majunya Bambang DH menjadi wakil walikota meskipun dicemooh oleh sebagian orang lantaran ingin mengamankan kepentingan tertentu,.

"Namun pada periode Risma, kepentingan Bambang justru banyak ditentang oleh Risma. Soal kenaikan pajak reklame, itu mengindikasikan kalau Risma tidak ingin didikte Bambang, ” pungkasnya. wan