Partai Berebut Kepala Dinas Pendidikan?
02-07-2011
beritasurabaya.net - Sudah bukan rahasia lagi jika jabatan kepala Dinas Pendidikan Surabaya menjadi incaran partai. Entah apa yang menjadi pesona atau daya tariknya, yang jelas untuk jabatan ini, intervensi partai sangat terasa.
Begitu juga setelah pimpinannya, Sahudi, tak lagi diperpanjang masa jabatannya, karena memilih pensiun saat penerimaan siswa didik baru berlangsung di Surabaya. Kabarnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dikenal kokoh dengan pendiriannya, memiliki calon sendiri. Sementara, partai pengusungnya berkeinginan orang yang memimpin dinas itu, adalah kader partainya.
Seperti disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono. Menurut pria yang sudah dua periode duduk di kursi legislatif ini, meminta agar wali kota juga perlu mengingat partai mana yang mengusungnya.
Politikus PDIP Surabaya ini mengakui jika siapa yang akan menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan adalah hak prerogatif wali kota.
"Kan perlu juga ingat siapa partai yang mengusung wali kota. Partai juga memikul beban wali kota saat membantu di kampanye soal pendidikan. Untuk itu, dalam menentukan kepala Dinas Pendidikan, seharusnya wali kota mengajak bicara wakilnya dan partai yang mengusungnya," tegas Baktiono.
Tersirat jika PDIP menginginkan pengganti Sahudi adalah orang dari internal Dinas Pendidikan itu sendiri. Berbeda dengan wacana partai lain yang menginginkan jika pengganti Sahudi sebaiknya dari luar PNS atau pemerhati pendidikan agar konsep pendidikan di Surabaya lebih maju.
Bisa saja, PDIP memiliki kader dari orang dalam Dinas Pendidikan. "Akan lebih bagus lagi jika dalam menunjuk calon kepala Dinas Pendidikan didahului dengan fit and proper test di dewan. Calon penggantinya harus seseorang yang mengerti soal pendidikan, pangkatnya memenuhi dan sebaiknya dari lingkungan dinas itu sendiri, supaya dapat melanjutkan program-program yang baik dari pendahulunya," ujar Baktiono.
Anggota Komisi D yang lain, Fatkur Rohman dari Fraksi PKS menyarankan agar wali kota melibatkan dewan dalam proses pemilihan kepala Dinas Pendidikan. Alasannya, dampaknya akan lebih baik daripada berkutat pada hak prerogatifnya. (ries/bsn)
