Pemberian Bopda Harus Diseleksi
09-12-2010
beritasurabaya.net - Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda), dinilai anggota dewan masih kurang tepat sasaran.
Dana hibah yang dikucurkan pemerintah melalui Bopda ini, sudah melarang sekolah penerimanya untuk menarik berbagai iuran.
Hal ini yang dianggap kurang adil, karena masih ada sekolah swasta yang membutuhkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarananya, namun tak bisa menggalangnya karena ada larangan dari Bopda.
Disampaikan Eddie Budi Prabowo, politikus Partai Golkar, Bopda yang ada diberikan kepada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Sementara ada juga sekolah yang dianggap mampu tetap menerima Bopda dan sekolah yang tidak mampu juga menerima Bopda, Kamis (09/12/2010).
"Kalau kita telaah, sekolah yang mampu namun menerima Bopda ini malah lebih menguntungkan. Jika sekolah itu ingin menambah sarana dan prasarananya, tak perlu melakukan tarikan ke siswa, sudah bisa menjalankannya. Berbeda dengan sekolah tak mampu yang menerima Bopda, sekolah itu akan kesulitan melakukan pengadaan sarana dan prasarananya, tanpa melakukan tarikan ke siswanya. Ini sama saja kurang adil," kata Eddi.
Ditambahkan Eddi Embun, sapaan akrabnya, Dinas Pendidikan selaku fasilitator penyaluran dana hibah Bopda juga harus paham kondisi. Jangan memaksakan kepada sekolah untuk menerima bantuan tersebut.
"Jangan mentang-mentang ada program pendidikan gratis, lalu seluruh sekolah mendapatkannya. Kalau memang sasarannya untuk siswa dari warga miskin, saya sangat setuju. Lihat saja anak-anak di SMA kompleks yang ke sekolah mengendarai mobil, mosok tetap menerima biaya pendidikan gratis. Bagaimana dengan siswa miskin di pinggir kota?? urai dia.
Eddi juga mengungkapkan, sekolah-sekolah di Surabaya yang menerima Bopda tanpa ada seleksi yang jelas, justru tak bisa mengembangkan sekolahnya. Bahkan bisa saja sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah swasta mandiri yang kini telah ada di Surabaya.
"Jangan sampai menggratiskan pendidikan itu justru menyesatkan. Serahkan semuanya ke komite sekolah, kalau mereka setuju membayar ya gak masalah," tambah Eddi Embun. ries/bsn
Foto: Eddie Budi Prabowo Anggota DPRD Kota Surabaya.
