Muhammadiyah: SBY cederai amanat berantas korupsi
28-05-2011
beritasurabaya - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyebut bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mencederai amanat reformasi terkait pemberantasan korupsi.
Dia mencontohkan kasus yang sekarang mengemuka di negeri ini, yakni keterlibatan bendahara umum DPP Partai Demokrat M. Nazaruddin dalam kasus suap terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan nama Nazaruddin juga disebut-sebut terlibat dalam kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011.
"Saat gencar-gencarnya mencalonkan diri sebagai pemimpin, SBY berjanji dan siap berada di barisan terdepan memberantas korupsi. Tapi nyatanya sekarang hampir tidak ada. Itu artinya SBY tidak melaksanakan amanat reformasi yang didengung-dengungkan dulu," ujarnya ketika ditemui di sela peresmian gedung "Millenium Building" SD Muhammadiyah 4, Surabaya, Sabtu (28/5/2011).
Menurut Din, keterlibatan Nazaruddin yang merupakan pimpinan partai penguasa dan orang dekat presiden, membuktikan bahwa pemerintah saat ini gagal dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Tidak hanya itu saja, lanjut dia, kasus-kasus yang melibatkan kementerian juga masih banyak yang ngambang.
"Masih ingat kasus penyelewengan dana haji di Kementerian Agama? dulu sangat mengemuka, tapi sekarang tidak ada kelanjutannya. Kemudian kasus tentang kecelakaan pesawat Merpati yang diduga ada indikasi serupa. Sekarang bahkan melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini membuktikan pemerintah setengah-setengah memberantasnya," tutur Din.
Lulusan "University of California at Los Angeles (UCLA)" di Amerika Serikat tersebut berharap, pemerintah khususnya Presiden SBY bersikap tegas dan serius mengungkap kasus korupsi. Sebab, kata dia, korupsi saat ini sudah sangat menggurita dan melibatkan siapa saja.
"Muhammadiyah hanya bisa berharap dan mendorong pemerintah pusat untuk tidak mai-main dan tegas memberikan hukuman. Proses pengungkapannya pun tidak setengah-setengah dan diusut secara tuntas hingga dalang-dalangnya sekalian," papar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut.wan/bsn
