Wagub Jatim: Protes buruh telat
03-12-2010
beritasurabaya.net - Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa protes yang diserukan buruh Kota Surabaya terlambat. Desakan menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya itu dinilai terlambat karena ketika proses usulan UMK Surabaya ke dewan pengupahan Jatim untuk ditetapkan tidak ada protes sama sekali.
Justru protes ini berasal dari UMK Gresik yang bermasalah sehingga harus dikembalikan sebanyak 3 kali.
"Gubernur tidak bisa membatalkan Pergub 93 tahun 2010 tentang Penetapan UMK 37 Kabupaten/Kota dan Pergub 95 tahun 2010 tentang Penetepan UMK Kabupaten Gresik," kata Wagub yang akrab dipanggil Gus Ipul ini dalam pertemuan dengan perwakilan yang berunjuk rasa hari ini, Kamis (2/12/2010).
Akhirnya SPSI mengalah dan meminta agar mereka diberi surat pengantar ke pemkot. Tujuannya agar Pemkot Surabaya merevisi hasil survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak) karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Setelah melakukan rapat kecil, Gus Ipul juga mengabulkan keinginan kaum buruh untuk membuat surat pengantar kepada Pemkot Surabaya. "Kami akan membuat surat pengantar ke pemkot. Intinya agar Pemkot Surabaya memperhatikan aspirasi kaum buruh," ujar mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal tersebut.
Mengenai desakan pembubaran Dewan Pengupahan Provinsi serta Kabupaten/Kota, dikatakan Gus Ipul, tidak mungkin dilakukan karena melanggar perundangan dan tidak ada pelanggaran prosedur di sana.
Tapi kalau dinilai dan dianggap tidak efektif, maka kami akan meneruskannya ke pusat untuk membahasnya. Kalau terbukti, ya kami kawal," papar Ketua Umum GP Ansor itu.
Aksi demontrasi yang dilakukan para buruh sebagai bentuk kekecewaan terhadap penetapan UMK (Upah Minimun Kota) Surabaya tahun 2011 oleh Gubernur Soekarwo. Pasalnya UMK Surabaya hanya Rp 1.115.000 sehingga lebih kecil dibandingkan dengan Gresik sebesar Rp 1.133.000. Untuk itu mereka menuntut kenaikan upah sebesar 12% dari upah lama menjadi Rp 1.155.280.
Usai pertemuan, Ketua SPSI Surabaya Ismail Syarif mengaku pihaknya akan meminta Wali Kota Surabaya untuk melakukan survey kebutuhan hidup layak (KHL) ulang karena usulan UMK sebelumnya dinilai tidak benar.
Selanjutnya, para buruh memutuskan untuk bubar dan kembali ke pabrik setelah menerima hasil pertemuan. Hanya saja, mereka berjanji untuk kembali turun ke jalan dan sasarannya ke Balai Kota Surabaya. bsn3
