Gus Ipul Desak Pembatalan Kontrak West Madura
28-04-2011
beritasurabaya.net- Dianggap mengabaikan kepentingan daerah, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang akrab dipanggil Gus Ipul mendesak Pemerintah Pusat membatalkan penandatanganan kontrak pengelolaan blok migas "West Madura Offshore".
Alasan Gus Ipul, saat ditemui wartawan, Kamis (28/04), keputusan pembagian tugas pengelolaan West Madura itu kurang bijak. Rapat yang membahas kontrak baru pengelolaan "West Madura Offshore" di Jakarta, Rabu (27/04), memutuskan bahwa Pertamina mendapatkan hak partisipasi sebesar 60 persen, sedangkan 40 persen sisanya dibagikan kepada Kodeco Energy Ltd, CNOOC Ltd, PT Sinergindo Citra Harapan, dan Pure Link Investment Ltd, masing-masing 10 persen.
Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan yang sejak lama berjuang akhirnya gagal mendapatkan hak partisipasi dalam pengelolaan blok migas di lepas pantai sebelah barat Pulau Garam itu.
"Kalau memang memungkinkan menempuh jalur hukum, pasti kami akan melakukannya karena blok migas itu berada di wilayah kami,"ucap Wagub ditemui usai sidang paripurna di gedung DPRD Jatim itu.
Dalam kontrak lama, Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan mendapatkan hak partisipasi sebesar 10 persen. Sebelum penandatanganan kontrak baru itu, Gubernur Jatim Soekarwo berkirim surat kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan tambahan hak partisipasi menjadi 25 persen yang akan dibagi dua, untuk Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim, Suli Daim, menyayangkan keputusan rapat di Jakarta itu. Pemerintah terlalu berlebihan dalam memahami Pasal 33 UUD 1945 itu. Ia mendesak Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan terus memperjuangkan haknya dalam pengelolaan "West Madura Offshore".
"Kalau memang pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk menyetorkan PI (participating interest/hak partisipasi) tetap bisa merangkul pihak ketiga seperti yang selama ini dilakukan,"kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dalam kontrak baru itu, juga diputuskan bahwa Kodeco Energy tetap menjadi operator "West Madura Offshore" terhitung sejak 7 Mei 2011 hingga 31 Desember 2013.
Setelah itu, terhitung sejak 1 Desember 2014 barulah Pertamina yang menjadi operator "West Madura Offshore". Namun, sebelum diserahkan kepada Pertamina, terlebih dulu diadakan masa transisi selama enam bulan. (bsn-ai)
