DPRD Siapkan Interpelasi Jeep Muspida Surabaya
23-11-2011
Surabaya, beritasurabaya.net - Penggunaan Hak Interpelasi bagi dewan ke eksekutif, bisa saja dilakukan saat ini. Sebab, hak bertanya itu untuk memerjelas hal yang tak diketahui legislatif. Seperti pada pengadaan mobil jeep untuk Muspida Surabaya.
Dalam anggaran yang masuk usulan sarana dan prasarana pada RAPBD 2012, Bagian Perlengkapan mengusulkan pengadaan lima unit jeep New Pajero Sport senilai Rp2.068.000.000. Namun, untuk siapa jeep itu memang tak dijelaskan dengan rinci.
Setelah dilakukan pengorekan keterangan, barulah diketahui pengadaan itu untuk Muspida Surabaya. Tentu saja hal tersebut dianggap tak masuk akal, karena tak ada korelasinya Pemkot Surabaya memberikan kendaraan dinas untuk pihak lain. Kesan menghambur-hamburkan anggaran pun sangat terasa.
Sayangnya, saat dewan menggunakan hak interpelasi, ada penyalahartian dalam bahasa politik. Interpelasi itu justru dianggap kiamat bagi eksekutif. Padahal, itu murni hak bertanya yang wajib dijalankan legislatif dalam hal menyikapi suatu hal yang tak jelas.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Saifuddin Juhri yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya menyesalkan hal tersebut.
"Interpelasi itu jangan disalahartikan berakhirnya suatu jabatan. Interpelasi itu adalah hak bertanya yang bisa dilakukan dewan jika dewan tak mengerti sesuatu permasalahan. Selama ini interpelasi dianggap kiamat jadi jika dewan menggunakan hak itu, maka musuh dewan pun akan menyerang balik," ujar Saifuddin.
Penggunaan hak interpelasi pada masalah pengadaan jeep ini hanya untuk memerjelas rincian yang ada. Sebab, pemkot menggunakan usulan anggaran yang tak transparan dan ada sesuatu untuk melangkahi dewan.
Terkait tak transparannya anggaran di Bagian Perlengkapan, anggota Komisi C yang lain Agus Santoso, mengungkapkan ganjalan pada pengadaan 28 mobil untuk patroli Lalu Lintas Kepolisian. Agus yang juga anggota Badan Musyawarah menegaskan, sampai saat ini Bagian Perlengkapan tak pernah mau memberikan rincian anggaran tersebut dan masuk pos apa pengadaannya.
"Setahu saya, pengadaan mobil itu tak masuk dalam anggaran. Yang ada, hanya anggaran untuk keamanan. Bagian Perlengkapan justru menjelaskan itu. Yang kita pertanyakan, kenapa anggaran keamanan dirupakan mobil patroli?" kata Agus Santoso yang meminta agar legislatif lebih teliti dalam memelototi anggaran di Bagian Perlengkapan. Karena ada dugaan jika anggaran di Bagian Perlengkapan itu hanya menjadi anggaran reserve pejabat pemkot. (ries)
