Bendahara Demokrat Surabaya Siap Diaudit
17-06-2011
beritasurabaya.net - Tudingan adanya penggunaan dana partai dari bantuan partai politik (Banpol) 2010, dibantah Bendahara DPC Partai Demokrat Surabaya, Rusli Yusuf. Bahkan pria yang juga anggota DPRD Surabaya ini menantang siap diaudit partainya, baik itu DPC maupun DPD Demokrat Jatim.
Ditemui di kantor DPRD Surabaya, Rusli Yusuf mengatakan, kalau kinerjanya dianggap buruk terkait pengelolaan dana Banpol 2010 yang diterima Demokrat, dirinya siap dikuyo-kuyo. Dirinya mengaku tak pernah melakukan penyalahgunaan sisa dana Banpol yang mencapai Rp 98 juta. Padahal dikabarkan, sisa dana Banpol itu seharusnya dikembalikan ke Pemkot Surabaya, bukan malah disimpan secara pribadi.
"Saya siap meminta partai untuk mengaudit kinerja saya. Kalau saya salah, saya siap bertanggungjawab," ujar dia.
Rusli menegaskan, dana Banpol 2010 untuk Demokrat sebenarnya sudah habis. Dan dana yang ditudingkan disimpan di rumahnya, bukan dana sisa Banpol 2010. Menurut dia, itu dana partai.
"Memang di partai itu harus ada dana taktis yang siap. Dana itu disimpan di rumah. Dana sebesar Rp 125 juta, digunakan untuk mengecat kantor DPC di Bratang Binangun senilai Rp 27 juta. Sisanya memang ada di rumah saya sebagai dana taktis," jelas Rusli.
Dana itu juga tak disimpan di rekening pribadinya, tapi di rumah. Bagi dia, uang partai tak mungkin harus dimasukan ke rekening pribadi. Terkait masalah ini, Rusli menegaskan hari ini akan menghadap ke DPD Demokrat Jatim untuk menjelaskan persoalan itu.
Sementara Ketua PAC Demokrat Rungkut, Untung, selaku pihak yang melontarkan masalah ini, justru memertanyakan keterangan jika uang sebesar Rp 98 juta itu adalah uang partai.
"Itu juga patut dipertanyakan. Uang partai, kalau bukan dana Banpol, dari mana lagi," tandas Untung.
Untung juga menegaskan, sisa uang partai yang dibawa Rusli ke rumahnya, tanpa sepengetahuan pengurus lain. Bahkan Untung mengatakan, seharusnya uang itu disimpan di Bank.
Dalam aturannya, lanjut dia, dana Banpol tidak boleh disimpan di rekening terlalu lama. Jika ada kelebihan dana, maka itu harus dikembalikan ke Pemkot. (ries/bsn)
Foto: Bendahara DPC Partai Demokrat Surabaya, Rusli Yusuf.
